Page 265 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PPP, Fraksi TNI/POLRI, Fraksi KKI dan Fraksi PDU.
Tim berpendapat, bahwa diperlukan kepastian
mengenai pengelolaan keuangan negara, atau
APBN, dengan menambahkan mekanisme apabila
tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR
mengenai rancangan APBN, diperlukan mekanisme
pemecahannya yang tidak sekedar mengggunakan
APBN seperti tahun lalu, seperti pada Undang-
Undang Dasar 1945, karena sangat tidak realistis
melihat perkembangan ekonomi yang sangat
dinamis akhir-akhir ini.
Kekhawatiran Fraksi TIN/POLRI mengenai
pembatasan dan hambatan hal manajerial
pemerintah oleh DPR dalam penentuan APBN, tidak
perlu terjadi apabila dilengkapi dengan undang-
undang yang mengatur hak pemerintah dan DPR
dalam proses anggaran negara yang seimbang.
Amandemen terhadap Pasal 23 ayat (5), secara
substansi tidak ada perbedaan pandangan antara
Tim Ahli dengan Fraksi-fraksi yang ada di dalam
MPR. Meskipun demikian, penambahan mengenai
perlunya dilakukan audit bagi lembaga BPK yang
diusulkan oleh Tim Ahli mendapat dukungan dari
Fraksi TNI ataupun POLRI. Meskipun dalam hal
ini ada sedikit perbedaan, apakah diletakan dalam
Undang-Undang Dasar, ataupun dalam undang-
undang.
Amandemen Bab VI Pasal 16, tentang
Pemerintah Daerah, sebenarnya tidak terdapat
perbedaan antara usulan Tim Ahli dengan Fraksi
di MPR. Fraksi PPP mengusulkan agar perubahan

204