Page 262 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 262

DEBAT MENGEMUKA
                               PADA PERUBAHAN KETIGA



                  Tim Ahli yang saya hormati. Kita dari Tim Ekonomi
                  sudah menyusun jawaban Tim Ahli bidang ekonomi
                  atas pendapat fraksi terhadap Perubahan Undang-
                  Undang Dasar 1945. Hasil kajian Tim Ahli Panitia Ad
                  Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang sudah diedarkan di
                  hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.
                        Ada 5 (lima) hal yang ingin kita soroti di dalam
                  pembahasan ini:
                        Yang pertama dari pandangan seluruh fraksi
                  yang disampaikan kepada kita pada minggu yang
                  lalu, bahwa kita dapat menyatakan bahwa secara
                  umum semua fraksi menyatakan bahwa Pembukaan
                  Undang-Undang Dasar 1945 ini tetap harus menjadi
                  acuan dan pegangan terhadap semangat di dalam
                  kita melakukan Amandemen Pasal-Pasal Undang-
                  Undang Dasar 1945 di semua bidang, termasuk
                  bidang ekonomi.
                        Jiwa  dan   semangat   pembukaan    dan
                  Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang
                  menggambarkan suasana kebatinan dan cita-cita
                  luhur,  refleksi  perjuangan  bangsa  Indonesia  pada
                  saat itu, serta semangat budaya Indonesia perlu terus
                  dipertahankan dan diterjemahkan kedalam Pasal-
                  Pasal amandemen dengan mempertimbangkan
                  perubahan yang terjadi dalam perekonomian
                  nasional dan perekonomian global.
                        Kemudian poin yang kedua, dari pandangan
                  seluruh fraksi kita dapat mengambil kesimpulan
                  bahwa amandemen terhadap Pasal-Pasal konsitusi
                  di bidang ekonomi diperlukan. Agar supaya Pasal-
                  Pasal yang ada dapat menjadi sumber hukum



                                       201
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267