Page 263 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

yang dapat menjadi pedoman yang pasti, sehingga
perumusannya tidak cacat bagi pengelolaan
ekonomi nasional untuk mencapai cita-cita
kemerdekaan bangsa Indonesia.
Pandangan Tim Ahli adalah bahwa seluruh
Pasal-Pasal dalam amandemen konstitusi harus
merupakan satu pedoman dan pegangan yang
menyeluruh, terintegral dalam pengelolaan
ekonomi, dan bukan merupakan bagian-bagian yang
bisa dilepas atau parsial, seperti yang dikhawatirkan
oleh Fraksi PDKB. Jadi kita setuju dengan hal itu,
karena adanya kekhwatiran bahwa kita nanti akan
melihatnya secara parsial tiap amandemen yang
dilakukan.
Kemudian yang ketiga, pengelolaan
perekonomian Indonesia berlandaskan pada sistem
ekonomi yang ciri-cirinya sudah dituangkan dalam
amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal
33, yang saya yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah
memilikinya, dan dalam pandangan seluruh fraksi
kita tidak menemukan adanya keberatan terhadap
semangat, tujuan yang hendak dicapai yaitu
pengelolaan ekonomi berdasarkan usulan Tim Ahli
mengenai perubahan Pasal 33 ayat (1), meskipun
tentunya dalam hal ini ada beberapa sedikit
perbedaan-perbedaan, tetapi kita menganggap itu
tidak terlalu substansial.
Meskipun demikian, ada 2 (dua) fraksi yaitu:
Fraksi Utusan Golongan dan Fraksi Perserikatan
Daulatul Ummah yang menghendaki agar secara
eksplisit asas kekeluargaan tetap ditambahkan

202