Page 258 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA

dipimpin oleh Slamet Effendy Yusuf, para anggota fraksi PAH-I
68
kembali menyampaikan pendapatnya terkait ekonomi dan
kesejahteraan sosial. Di antaranya, Katin Subyantoro (F-PDIP),
69
Effendy Yusuf, Harun Kami l, Ali Masykur Musa. Ketua Rapa t: Slamet Effendy Yusuf. Sekretaris
Rapat: Ali Masykur Musa dan Fauziah. Acara: Pendapat Fraksi Terhadap Hasil Kajian Tim Ahli
PAH-I. Hadir 40 Orang, tidak hadir 7 Orang. Sekretariat Jenderal MPR RI.., Tahun Sidang 2001,
Buku Satu, ibid.., mulai hlm. 721-778.
68 Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf
…Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, sebagaimana telah kita ketahui bersama, yang menjadi
kesepakatan kita bersama, bahwa pada hari ini kita akan mendengarkan pendapat Fraksi-
fraksi, dalam rangka perubahan Undang Undang Dasar 1945, khususnya terhadap pikiran-
pikiran yang telah disampaikan oleh Tim Ahli.
Tim Ahli secara berturut-turut sudah menyampaikan pendapat-pendapat dan pikiran-pikirannya,
bahkan juga sudah sampai pada tingkat perumusan yang dianjurkan, walaupun kita semua
juga mengetahui bahwa di sana-sini, di antara Tim Ahli, sama saja dengan kita juga, masih
ada perbedaan-perbedaan pendapat, yang itu wajar, karena para ahli kalau tidak berbeda
pendapat juga, itu namanya berbaris, barisan-barisan yang seragam.
Jadi, oleh karena itu, secara optimal saya kira kita telah memperoleh masukan-masukan yang
sangat berharga untuk membandingkan apa yang sudah dihasilkan oleh Panitia Ad Hoc I
Badan Pekerja periode yang lalu, yang rumusannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Ketetapan MPR Tahun 2000 yang menugaskan Badan Pekerja untuk melanjutkan proses
perubahan Undang Undang Dasar 1945.
Karena itu, saya kira kita semua sudah bisa melakukan komparasi terhadap pendapat-pendapat
yang ada, dan kini saatnya sesudah kita juga pada waktu yang lalu, telah mencoba mencari
klarifikasi dan penjelasan yang lebih jauh terhadap masukan-masukan Tim Ahli. Artinya
pendapat-pendapat itu juga sudah kita pertanyakan, dan sudah kita perdebatkan. Karena
Tim Ahli juga sudah melakukan penjelasan berikutnya, maka kini saatnya kita mendengar
pendapat Fraksi-fraksi secara formal, melalui juru bicara masing-masing terhadap hal-hal
yang dikemukakan oleh Tim Ahli tersebut.
Sebagaimana biasanya, maka pada pembicaraan kali ini kita juga akan memberikan kesempatan
kepada Fraksi-fraksi dengan melalui cara selang-seling antara Fraksi dengan Anggota
terbesar di dalam Panitia Ad Hoc, kemudian anggota yang kecil, sehingga dengan demikian,
nanti urut-urutannya kira-kira yang pertama adalah Fraksi PDI Perjuangan, sesudah itu Fraksi
PDKB, sesudah itu Partai Golkar, sesudah itu Fraksi PDU, dan seterusnya yang nanti akan kita
dengarkan bersama-sama.
69 …Fraksi PDI Perjuangan telah merumuskan usulannya, tentang ekonomi nasional dan
kesejahteraan sosial.
Salah satu kajian yang luas dan mendalam dalam UUD 1945 adalah tentang Pasal 33. Sudah banyak
studi dan seminar yang dilaksanakan untuk membahas perubahan atas Pasal 33 ini. Tim ahli
PAH-I BP MPR khusus bidang ekonomi, dengan serius telah memberikan pemikirannya sebagai
bahan yang patut dipertimbangkan oleh PAH-I BP MPR. Hasil studi dan kajian itu sesungguhnya
makin memperjelas esensi dari Pasal 33 UUD 1945, yang bagi Fraksi PDI Perjuangan harus
tetap dipertahankan, yaitu:
- Ekonomi kerakyatan; dan
- Keadilan sosial.
Namun demikian, agar esensi ekonomi kerakyatan dan keadilan sosia tersebut dapat bertahan

197