Page 267 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

juga tidak menjadi prioritas perubahan yang akan
dibahas dan diputuskan dalam forum ST MPR 2001.
Dikarenakan masih belum ada kesepakatan final
terkait rumusan sistem perekonomian nasional
yang tercermin dalam perdebatan, baik di PAH-I
maupun di kalangan Tim Ahli.
Berikut ini adalah rumusan hasil kerja PAH-I
yang disahkan BP MPR sebagaimana tercantum pada
Rancangan Perubahan Kedua UUD 1945. Rumusan
ini sama sekali tidak mengalami perubahan dalam
Rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945:

Bab XIV
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun dan dikembangkan
sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara
berkelanjutan berdasarkan atas asas keadilan,
efisiensi, dan demokrasi ekonomi untuk
mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai dan/atau diatur oleh negara
beradasarkan asas keadilan dan efisiensi yang
diatur dengan undang-undang;
(3) Bumi, air, dan dirgantara serta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai dan/atau
diatur oleh negara dan dipergunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang diatur
dengan undang-undang;

206