Page 272 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

1. Sebagai Ketua, Bapak Drs. Jakob Tobing, MPA.
2. Wakil Ketua, Bapak H. Harun Kamil, SH.
3. Wakil Ketua, Bapak Drs. K.H. Slamet Effendy Yusuf, MSi.
4. dan Sekretaris, Bapak Drs. Ali Masykur Musa, MSi.

Setelah disahkan, dilanjutkan dengan Rapat Pleno ke-2
PAH-I, tertanggal 22 Januari 2002, mendengarkan laporan Tim
83
Kecil yang diketuai oleh Ali Masykur Musa, mengenai rencana-
rencana PAH-I BP MPR. 84
Sesudah introduksi dari fraksi-fraksi, rapat kemudian
memutuskan PAH-I untuk segera membahas dan menyiapkan
materi perubahan UUD 1945. Adapun mengenai Bab Perekonomian
Nasional dan Kesejahteraan Sosial, sebagai bahan yang belum
selesai diputuskan pada tahun 2001, kembali mendapatkan
prioritas. Tampak dari pendapat-pendapat fraksi pada Rapat ke-3
PAH-I, dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR
85
tentang Pokok-pokok Perubahan UUD 1945, pada 28 Januari
2002. Pembicara, Katin Subyantoro (F-PDIP), I Ketut Astawa
86
83 Ibid.., hlm. 97.
84 Lihat laporan Tim Kecil, ibid.., hlm. 98.
85 Ibid.., hlm. 125.
86 …Saudara Pimpinan dan Anggota PAH-I yang saya hormati.
Mengenai Pasal-Pasal rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat penting
dan sangat mendasar adalah perubahan rancangan Pasal 26, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32,
Pasal 33, dan Pasal 34 karena hal itu, baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan
pilar kebangsaan yang di atasnya kita dirikan sebuah bangunan nation state yang bernama
Indonesia.
Sehubungan dengan itu, F-PDIP mempertegas kembali sikapnya bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibangun dengan semangat negara bangsa modern dan dasar negara Pancasila
yang menjunjung tinggi makna sesanti bhineka tunggal ika adalah sudah final.
Oleh karena itu, marilah kita merenungkan keluhuran semangat ini dengan segenap kearifan
dan jiwa keneragawanan kita. Kita telah bersepakat bahwa Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 tidak diubah. Maka sesungguhnya kita sadar betul bahwa Pasal-Pasal dalam
batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi Pasal 26, 29, 31, 33 dan 34, haruslah
merupakan pengejawantahan semangat dan filosofi yang terkandung dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945.

211