Page 273 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

(F-TNI/Polri), Januar Muin (F-UD), Soedijarto (F-UG), A.M.
89
88
87
Luthfi (F-Reformasi). 90
Dengan demikian, masih adanya kata asli dalam perumusan mengenai kewarganegaraan
dalam rancangan Pasal 26, jadi terasa sangat terganggu esensi substansi kebangsaan yang
telah kita sepakati. Sebaliknya, rumusan Pasal 29 dalam ketentuan Undang Undang Dasar
1945 yang masih berlaku justru sangat nyata mencerminkan komitmen semangat kebangsaan
kita dan karena bagi F-PDIP rumusan dalam Pasal 29 itu tidak memerlukan perubahan.
Sementara itu, semangat kebangsaan yang dilandasi oleh dasar falsafah negara Pancasila
sebagai satu kesatuan yang bulat juga harus tercermin dalam menyelenggarakan sistem
pendidikan Pasal 31, perekonomian Pasal 33, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Pasal 34.
87 …Bab XIV Kesejahteraan Sosial.
Terhadap judul Bab XIV, kami berpendapat bahwa apa pun istilah yang digunakan yang penting
sudah lazim digunakan secara luas dan tidak menimbulkan multiinterprestasi. Terhadap
rumusan ayat-ayatnya, kami berpendapat bahwa yang penting mengabdi, esensi fundamental
sebagai pedoman dalam mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945
berkenaan dengan kesejahteraan sosial, khususnya ekonomi.
88 …Sekali lagi kami menggarisbawahi pendapat kami tentang kemakmuran masyarakat yang
diutamakan bukan kemakmuran orang perseorangan. Dengan dasar ekonomi itu disusunlah
perekonomian negara sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan menuju
kemakmuran.
Fraksi Utusan Daerah berpendapat cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
menguasai hidup orang banyak harus tetap dikuasai oleh negara. Demikian juga bumi, air,
udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan tata
lingkungan hidup, menghargai hak wilayah tanah, serta menjamin kemajuan seluruh wilayah
negara…
89 …Tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial.
Sebagai termuat dalam Pasal 33, perlu dipertahankannya jiwa seluruh isi Pasal 33 tersebut
yang intinya merupakan landasan bagi dikembangkannya sistem ekonomi yang menjamin
terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disadari bahwa di abad XXI ini
dunia telah sepenuhnya menjadi satu kesatuan ekonomi global yang dikuasai oleh kapitalisme
global, yang menganut pasar bebas.
Oleh karena itu, setiap negara perlu mengembangkan satu sistem ekonomi yang handal sehingga
dapat menjadi pemain yang setara dalam percaturan ekonomi global. Namun, banyak negara
di Eropa terutama di negara-negara Skandinavia dan Jerman yang merupakan pemain tangguh
dalam percaturan ekonomi global, tetapi sistem ekonomi nasionalnya tidak sepenuhnya
dikembangkan dengan asas pasar bebas. Oleh karena itu, F-UG berpendapat, bahwa jiwa Pasal
33 Undang- Undang Dasar 1945 harus tetap dipertahankan agar cita-cita kehidupan negara
bangsa yang digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terlaksana.
90 …Pada zaman modern ini kerja maksimum harus dilakukan oleh setiap institusi bangsa untuk
menyelamatkan dan mencegah masyarakatnya menjadi jahiliah modern. Institusinya MPR
alatnya adalah konstitusi khususnya untuk perbaikan moral dan akhlak bangsa adalah Bab
XI tentang Agama dan Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan
akhlak dan kecerdasan bangsa.
Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial akan memberikan pedoman

212