Page 278 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

menyampaikan koreksi atas redaksi Pasal 33 lama. Menurutnya

Pasal 33 ayat (1), Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan atas asas
kekeluargaan. Ada kesan kuat, bahwa hanya ada dua sistem ekonomi, yaitu sistem pasar
dan sosialis. Bahwa Indonesia tidak memilih istilah sistem pasar, ataupun sistem sosialisme,
tapi memilih istilah usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Istilah ini digunakan untuk
menegaskan bahwa pembangunan perekonomian nasional harus merupakan proses
usaha bersama oleh, dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Usaha bersama dilakukan untuk
membangun sinergi seluruh rakyat agar menghasilkan nilai tambah baik secara ekonomi, sosial
dan budaya, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dan dalam keadilan sosial…Tiga,
Pasal 33 ayat (2), cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pada dasarnya kekuasaan atas cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak berada pada
negara. Namun, untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka kata dikuasai
perlu ditambah dengan kata “diatur” yang pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan undang-
undang. Oleh karena itu ayat (2) perlu disempurnakan menjadi dan inilah yang kami maksudkan
menjadi usul kami: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan diatur berdasarkan asas keadilan dan efisiensi
yang pelaksanaannya ditetapkan dengan undang-undang”.
Pasal 33 ayat (3): “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pengertian bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkanduing di dalamnya ternyata belum termasuk dirgantara, yang
dalam perkembangannya memiliki potensi kekayaan yang penting bagi negara dan bagi
kemakmuran rakyat. Ambilah contoh katakanlah gelombang radio, kalau gelombang radio
tidak bisa dimanfaatkan masing-masing kita tidak bisa gunakan seluler, dan kalau negara tidak
mengizinkan itu kita pun tidak bisa menikmati kesejahteraan bangsa ini melalui seluler yang kita
miliki bersama-sama itu. Berarti itu adalah milik bangsa yang potensial…sehingga kalimatnya
disempurnakan menjadi: “Bumi, air dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang”.
Pasal 33 ayat (4), Perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan sebagai mana ayat 1 hanya mungkin dilaksanakan dengan baik jika dapat
melibatkan seluruh rakyat yang diselenggarakan secara demokrasi yang berkeadilan sosial
untuk menghasilkan produktivitas dan efisiensi ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan
potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang berkesinambungan serta potensi
pasar yang berkeadilan…Pasal 33 ayat (5), juga kami mengusulkan tambahan. Pada penjelasan
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 ditegaskan bahwa bangun usaha yang sesuai
dengan itu adalah koperasi…Oleh karena itu, untuk menghindari salah pengertian tersebut
diusulkan penegasan tentang ketiga pelaku ekonomi dimaksud dengan dalam batang tubuh
Undang-Undang Dasar 1945 yang dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (5) sebagai berikut:
“Dalam sistem ekonomi nasional pelaku ekonomi adalah koperasi, badan usaha milik negara,
dan usaha swasta”…
Pasal 33 ayat (6), Dalam sistem nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tersebut di atas,
kemakmuran untuk seluruh rakyat, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh karena itu, tampuk
produksi tidak boleh diserahkan kepada orang seorang…Oleh karena itu, dalam Pasal 33 juga
perlu ditambah ayat baru yang menegaskan…sebagai berikut: “Dalam demokrasi ekonomi,
kemakmuran adalah seluruh hak rakyat, tampuk produksi tidak boleh jatuh ke dalam orang
seorang yang berkuasa dan dihindari penindasan terhadap rakyat”.

217