Page 275 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

5, 25 Februari 2002, dipimpin oleh Ketua Rapat, Slamet Effendy
93
Yusuf, dalam rangka mendengar dan menyerap masukan dari
berbagai pihak PAH-I mengundang menteri terkait keuangan
dan ekonomi. Di antaranya yang hadir adalah Menteri Keuangan,
Gubernur Bank Indonesia, Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, serta jajaran dari Menko Ekuin.
Slamet Effendy Yusuf mengawali pembahasan dengan
94
pengantar mengenai perekonomian nasional, ihwal Pasal 33,
yang sudah dibahas sebelumnya, dan kemudian disusul dengan
tanggapan pendapat-pendapat dari para undangan.
Apabila diikuti, ide-ide yang dilontarkan beragam dan
menyentuh persoalan mendasar perekonomian nasional.
Boediono misalnya, ia menekankan bahwa dewasa ini arus
barang, dan informasi tak lagi terbendung. Seluruh aktifitas
95
93 Ibid.., mulai hlm. 225-266.
94 Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf
…Kemudian, yang berkaitan dengan Pasal 33, kami ingin menyampaikan bahwa dalam hal ini,
terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat menganga antara model-model pendekatan
di antara para ahli ekonomi dengan berbagai mazhabnya. Yang pertama yang ada di sini
ada usul yang menginginkan agar Bab XIV mengenai Kesejahteraan Sosial itu babnya diganti
dengan judul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Sehingga antara yang menjadi
tujuan dan instrumen untuk itu, itu tercantum secara jelas di dalam judul Bab. Walaupun ada
yang berpendapat, bahwa sebaiknya hanya dicantumkan sebagaimana bunyi Bab yang
lama, yaitu agar supaya itu adalah berjudul Kesejahteraan Sosial. Jadi tujuan dari Bab ini
bukan pada instrumennya.
Kemudian, yang lain-lain, yang berkaitan dengan Bab ini adalah perbedaan pendapat yang
sangat tajam, terutama berkaitan dengan mereka yang berpendapat bahwa Pasal-Pasal
yang lama, apakah ayat (1) kemudian (2) dan (3) itu dianggap sudah memadai, terutama
adalah berkaitan dengan asas kekeluargaan. Ada ahli-ahli dan kelompok yang berpendapat
bahwa asas kekeluargaan bahkan juga Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) itu sesuatu yang sangat
prinsipal, merupakan identitas perekonomian bangsa. Tetapi ada yang berpendapat, bahwa
rumusan tentang ini harus lebih dijabarkan sehingga prinsip-prinsip perekonomian, asas-asas
perekonomian seperti efisiensi, keadilan, demokrasi dan sebagainya itu, dicantumkan secara
lengkap. Juga berkaitan dengan pelaku ekonomi itu juga ada perdebatan yang berkaitan
dengan apakah pelaku ekonomi itu selama yang ada saja selama ini kita kenal koperasi,
BUMN kemudian usaha swasta, apakah juga penting untuk dimasukan kata-kata misalnya
termasuk usaha perseorangan.
95 Pembicara: Boediono (Menteri Keuangan RI)
…Selanjutnya, mengenai Pasal yang sangat mendasar, yaitu Pasal 33 bab XIV, kami ingin

214