Page 276 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

menyampaikan beberapa hal.
Yang pertama, memang kami mendengar adanya perbedaan pendapat mengenai apakah itu Pasal
ini diubah atau tidak. Ini saya kira nampaknya sudah merupakan suatu isu atau debat yang
sudah berjalan di antara para ahli maupun para pelaku ekonomi. Kami ingin menyampaikan
pendapat bahwa spirit atau semangat yang tercakup dalam Pasal 33 memang seyogianya
tetap kita pertahankan. Namun mengingat perubahan-perubahan nyata yang kita hadapi
baik dalam negeri maupun di tataran internasional dan global, maka menurut pendapat
kami memang penting bahwa kita melakukan perubahan dalam maksud untuk memperjelas
memberikan semacam rambu-rambu atau konsep-konsep yang lebih jelas mengenai landasan
perekonomian nasional kita.
Menurut pendapat kami, mengenai dicantumkannya asas-asas secara lebih jelas, asas keadilan,
efisiensi, demokrasi ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan yang ada pada Pasal
1 yang diusulkan rancangan ini menurut pendapat kami sudah cukup baik Pak. Jadi, kami
berpendapat bahwa tampak mengubah semangat usaha bersama asas kekeluargaan kita
bisa menjabarkan lebih konkret dan nampaknya lebih operasional lagi apabila kita jabarkan
ke dalam undang-undang yang menjadi pedoman operasional pelaksanaan kebijakan negara.
Itu yang pertama.
Yang kedua, mengenai hal yang sangat penting Pak. Kami ingin sampaikan dalam sistem
perekonomian nasional kami mengusulkan ini tidak ada dalam rancangan, tetapi kami
mengusulkan karena kami menganggap sangat penting, apalagi melihat situasi perkembangan
yang sekarang kita hadapi di dalam negeri maupun luar negeri. Seperti kita ketahui sekarang
ini kita menghadapi dua arus besar, arus globalisasi dan sentralisasi. Ekonomi nasional
ditarik di arah dua ini ke arah internasional dan ke arah regional atau desentralisasi. Kalau
kita menginginkan ekonomi nasional kita itu tetap merupakan suatu ekonomi nasional,
maka menurut pendapat kami perlu rambu-rambu yang kita patok mulai dari sekarang
dan rambu-rambu ini nampaknya harus kita sampaikan secara eksplisit tidak bisa secara
implisit karena beberapa praktik yang kita hadapi sekarang baik yang dilakukan di tingkat
daerah maupun internasional, itu memang membutuhkan semacam respon dari pemerintah
nasional agar ekonomi nasional ini tidak terpecah-pecah…Kami ingin men-sitir beberapa hal,
misalnya Konstitusi Jerman tahun 1998, itu disebutkan pada saya tidak tahu Pasal berapa
yang berbunyi seperti ini, ada yang Jerman. Baik, Pak, ini saya sebutkan, saya bacakan saja. Ini
dalam bahasa Inggris mengatakan…bahasa Inggris Pak, ini: The federation artinya pemerintah
nasional, pemerintah pusat, has the excussive power do less legislate the following matter.
Yang nomor lima itu adalah the unity of the customs and trading area, treaties on commerce
and navigation, the freedom of movement of goods and the exchange of goods and payments
with the foreign countries including customs and other frontier protection. All German’s have
the right do freely choose the occupation, their place of work and their place of study and hold
training. Ini konstitusi Jerman 1998.
Konstitusi Australia 1907 mengatakan: trade, commerce and intercourse among the state, antar
negara bagian, whether by means of internal carriage, yaitu angkutan dalam negeri, or ocean
navigation, shall be absolutely free. Itu Pasal 92 Konstitusi Australia 1907. Ini adalah negara
yang sangat federalisitis, tetapi arus barang dan jasa di antara negara bagian itu bebas,
dijamin bebas. Amerika Serikat juga demikian, Pak. Kami ada beberapa catatan di sini,
bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat dan lembaga peradilan di bawahnya menjamin
kebebasan perdagangan di dalam wilayah Amerika Serikat, dan penduduk suatu negara
bagian memperoleh perlakuan yang sama dan adil apabila mereka melakukan bisnis atau
berkunjung ke negara bagian yang lain.
Kami ingin menyampaikan ini supaya menjadi pemikiran kita bersama, bahwa di berbagai negara

215