Page 277 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

ekonomi harus dijamin melalui konstitusi. Ia memberi gambaran
perbandingan dengan konstitusi Jerman yang cukup terang
memberikan jaminan dalam konstitusi mereka. Pandangan
Boediono ini tidak jauh berbeda dengan pandangan Syahril
Sabirin. 96
Sedangkan Ali Marwan Hanan, dalam pandangannya
97
kebebasan arus manusia, barang, informasi antar daerah ini dijamin oleh Undang-Undang
Dasar. Alangkah baiknya kalau di negara kita juga ada semacam klausul seperti ini. Menurut
pendapat kami, ini yang tepat adalah dimasukkan ke dalam Bab Perekonomian Nasional
dan Kesejahteraan Sosial.
Selanjutnya, Pak, yang terakhir mengenai Pasal 33 itu adalah mengenai defenisi pelaku ekonomi.
Pada rancangan usulan ayat (4) yang di situ disebutkan bahwa pelaku ekonomi adalah koperasi,
badan usaha milik negara dan usaha swasta yang termasuk usaha perseorangan. Dalam atau
dari segi konsep pelaku ekonomi ini sebenarnya lebih luas dari ini…
96 Pembicara: Syahril Sabirin (Gubernur Bank Indonesia)
…Kemudian, yang menyangkut Pasal 33, pertama-tama kami sangat setuju sekali, mungkin lebih
dari 100% setuju dengan apa yang dikemukakan Pak Boediono tadi bahwa kesatuan ekonomi
itu sangat penting sekali di atur di dalam Undang-Undang Dasar…Kemudian, mengenai Pasal
lainnya, misalnya saja ayat lainnya di dalam Pasal 33, kami merasakan seperti misalnya
ayat (3) itu sudah lebih fleksibel dibandingkan yang lama. Karena di sini bahwa atau ayat (2),
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai, sudah pakai dan atau diatur oleh negara. Jadi, saya kira ini sudah lebih fleksibel
dibandingkan yang lama sehingga bisa saja pelaksanaannya swasta, tetapi diatur oleh negara
sehingga faktor-faktor efisiensi dan lain sebagainya itu dapat dicapai tanpa mengorbankan
kepentingan umum. Jadi, kami mendukung rumusan yang demikian ini.
Kemudian, yang mengenai ayat (4) mengenai pelaku ekonomi, tadi Pak Boediono sudah
mengemukakan bahwa pelaku ekonomi dalam pengertian umum itu bisa luas sekali, juga
termasuk konsumen. Dalam hal ini kami hanya mempertanyakan apakah memang perlu diatur
mengenai pelaku ekonomi ini di dalam Undang-Undang Dasar, atau barangkali dibiarkan
saja tidak usah disebutkan sama sekali karena itu bisa berkembang juga di masa-masa yang
akan datang pengertian-pengertian itu, sehingga kalau diatur barangkali menjadi agak terlalu
kaku untuk perkembangan di masa yang akan datang. Jadi, rasa-rasanya kalau kami ingin
mengusulkan, lebih baik tidak usah diatur sama sekali.
97 Pembicara: H. Ali Marwan Hanan (Menkop UKM)
…Ada beberapa catatan pemikiran tentang amendemen Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
ini. Jadi, kami hanya menyangkut Pasal 33, dan sekaligus kami kaitkan dengan Bab XIV…
sebagai berikut:
Pertama, tentang Bab XIV, Kesejahteraan Sosial. Judul Bab XIV mengenai Kesejahteraan Sosial
adalah bagian yang tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan sebagai yang dituangkan
di dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menetapkan Pasal
33 di bawah judul Bab Kesejahteraan Sosial itu, berarti pembangunan ekonomi nasional dan
sistem ekonomi yang dianut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan keadilan
sosial…kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ternyata kami masih konservatif untuk
mengusulkan kembali rumusan judul Bab XIV ini dengan tidak perlu diubah dan karena itu
tetap dengan Bab Kesejahteraan Sosial…

216