Page 279 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

perekonomian di masa depan sarat dengan tantangan, sehingga
Pasal 33 perlu dimodifikasi, dan ditambah dengan beberapa ayat
lagi.
Setelahnya, para anggota PAH-I kemudian diberi
kesempatan buat memperdalam materi pembahasan oleh Ketua
Rapat, Slamet Effendy Yusuf. Terutama menyangkut dengan
pelbagai substansi ekonomi yang selama ini diperdebatkan, yaitu
makna asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian nasional
Indonesia. Tanggapan-tanggapan dari para anggota fraksi PAH-I
menohok. Tercatat delapan anggota fraksi menyampaikan
tanggapannya:

Pembicara: I Dewa Gede Palguna (F-PDIP)
…
Kemudian yang kedua, ini untuk Pak Ali
Marwan Hanan sebagai Menteri Koperasi sekarang
ini sebagai mantan anggota PAH-I ya, saya hanya
ingin menanyakan barangkali satu hal dalam kaitan
dengan sistem ekonomi kita, atau kesatuan ekonomi
nasional kita yang tadi disampaikan baik oleh Pak
Boediono yang juga disetujui oleh Pak Syahril Sabirin.
Tadi saya ingin mungkin mendapatkan masukan
dalam kerangka itu dalam kerangka sistem ekonomi
kita itu. Itu koperasi itu sebagai pelaku ekonomi,
atau hanya sekedar bentuk usaha dan mungkin apa
signifikasinya yang mendasar begitu lho. Kalau itu
misalnya dicantumkan di dalam Undang-Undang
Dasar, atau tidak dicantumkan dalam Undang-
Undang Dasar.
Artinya begini. Apakah pencantuman koperasi
tentunya resikonya berbeda kalau dia sebagai

218