Page 274 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

Memang tidak semua fraksi menyampaikan pendapatnya
terkait langsung dengan Bab Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial. Pada umumnya, di awal rapat PAH-I ini
fraksi-fraksi lebih banyak menyampaikan hal teknis, dan bersifat
prosedural.
Dalam Rapat PAH-I ke-4, 31 Januari 2002 yang dipimpin
Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf dengan agenda Mendengarkan
Laporan Tim Kecil PAH-I. Tercatat Erman Soeparno dari F-KB
91
menekankan agar usulan-usulan tentang Perekonomian Nasional
dan Kesejahteraan Sosial sebaiknya digabung karena relevansinya
sangat kuat. 92

Menyerap Pendapat Para Menteri
Serangkaian agenda konsolidasi perubahan UUD 1945
periode keempat terus bergulir. Tercatat rapat yang terkait
dengan perekonomian Indonesia berlangsung di Rapat PAH-I ke-

pada bangsa ini dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk
kesejahteraan seluruh penduduknya, pemihakan pada yang lemah, yang duafa, yang kurang
pendidikan adalah suatu keharusan.
Sistem ekonomi dasar-dasarnya harus ditetapkan, sistem kapitalis, sistem sosialis atau ekonomi
kerakyatan perlu diarahkan sebelum terlambat, pemihakan pada rakyat kecil, dan lemah, harus
lebih ditegakkan dalam Bab ini. Demikianlah, memasuki persidangan untuk mempersiapkan
amendemen keempat ini…
91 Dari penyampaian Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf, Tim Kecil ditugaskan menyusun beberapa
hal: Pertama, jadwal kegiatan penyerapan aspirasi kelompok masyarakat. Kedua, penyusunan
highlights, topik-topik diskusi yang nanti akan disebarkan ke masyarakat. Juga tampak dalam
penjelasan Ali Masykur Musa selaku ketua Tim Kecil. Selengkapnya, ibid.., hlm. 169-172.
92 Khusus masalah kelompok ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kami mengusulkan mungkin
perlu ditambah asosiasi pengusaha-pengusaha swasta dan kemudian asosiasi masalah sosial
masyarakat.
Karena apa? Kita melihat kalau ISEI ini adalah landasannya adalah teori, theoretical, jadi
masukannya terus orientasinya kepada masalah teori. Sedangkan Kadin dan Dekopin seperti
yang kita ketahui sampai saat ini, mereka adalah pengusaha-pengusaha yang belum membuat
suatu konsep paradigma baru di konteks perekonomian Indonesia, karena yang saya lihat
adalah bahwa swasta itu lebih mempunyai kemandirian di dalam berusaha.
Saya sependapat bahwa ini digabung antara masukan ekonomi dan kesejahteraan. Ini jelas itu
relevansinya sangat mutlak di situ. Ibid.., hlm. 185.

213