Page 29 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 29

Susanto Polamolo
            Elnino M. Husein Mohi
            PERDEBATAN PASAL 33
            DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945


                  Framing pertentangan pemikiran politik sepanjang 1945-
            1965  yang disusun oleh Herbert Feith dan Lance Castles 21
             membingkai dengan cukup jelas ihwal faksionalisasi politik yang
            mewakili masing-masing kubu—yang kemudian berimbas ke
            ekonomi.
                  Hingga Orde Lama tumbang, hubungan Gerakan Koperasi
            dengan Pemerintah dan Perusahaan Negara belum sempat
            diatur lebih lanjut sesuai amanat Pasal 7 Ayat (2) UU No. 14/1965.
                  Pasal 33, dengan demikian, di masa ini lebih menunjukkan
            kecenderungan    ke  arah   etatisme,  mengingat  hal  itu
            memungkinkan,  sebab  frasa  “dikuasai”  di  dalam pasal tersebut
            sangat  terbuka  ditafsirkan sebagai “memiliki”.  Dan  jika  sudah
            begitu, dapat dipastikan yang yang terjadi adalah etatisme.
                  Sehingga hampir tak ada bedanya, dari segi itu, apa yang
            terjadi  di  masa Orde  Lama dengan apa yang  terjadi kemudian
            di masa Orde Baru. Bahkan merupakan kelanjutan ekstrim dari
            kesalahan yang terjadi di masa Orde Lama. Etatisme tadi telah
            beralihrupa menjadi otoritarianisme hasil kawin-silang teknokrat 22
             dengan militer. 23
               elit Indonesia belum sepenuhnya siap bergerak di jalur revolusi-regulasi yang dicanangkan
               oleh Orde Lama. Itulah mengapa program Depernas seperti Rancangan Pembangunan
               Nasional Semesta Berencana tidak pernah bisa dipahami sebagai bentuk konkrit konsep
               keberdikarian yang digaungkan Presiden Soekarno.
            21  Herbert Feith dan Lance Castles (Ed), Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, Jakarta: LP3ES,
               1988. Baca misalnya Bagian III: Demokrasi Terpimpin dan Para Pengkritiknya.
            22  Sedikit sebetulnya ulasan mengenai teknokrat, cendekiawan, dan intelektualisme, dalam
               hubungannya dengan politik-ekonomi. Namun dalam beberapa karya, seperti karya J.
               Benda misalnya, atau Dhakidae dan Yudi Latif, dapat dilihat betapa pentingnya mereka yang
               disebut sebagai teknokrat, cendekiawan, atau intelektual. Sebagai pengantar wacana, edisi
               Prisma No. 3 Maret 1984, Tahun XIII, dapat membantu framing soal ini. dalam edisi tersebut,
               tulisan-tulisan dari Ignas Kleden, Dawam Rahardjo, R.S. Milne, cukup signifikan memberikan
               framing. Dalam kolom “Dialog”, teknokrat sebagai bentuk kekuatan baru juga diulas secara
               menukik, B.M. Diah, Soetandyo Wignyosoebroto, dan Mubyarto, ikut membuka framing lebih
               jauh dan konkrit.
            23  Harold Grouch, seorang pemerhati militer di Indonesia, banyak menulis topik menarik soal ini.
               Baca misalnya Harold Grouch, Pasca Angkatan 1945: Militer dan Politik di Indonesia, Prisma,


                                      xxviii
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34