Page 32 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

CATATAN PENDAHULUAN

Dari sana cukup memperjelas bagaimana kemudian nasib
koperasi sebagai pokok utama dari Pasal 33. Sebuah seminar
dilangsungkan pada April 1979 oleh Dewan Koperasi Indonesia,
tentang “Kerjasama Antara Koperasi, Perusahaan Negara, dan
Swasta”. Semua tokoh yang hadir sependapat bahwa koperasi
Indonesia tidak mampu berkembang bukan karena orang-orang
koperasi tidak bisa berjuang, dan juga bukan karena Pemerintah
tidak melindungi koperasi, tetapi semata-mata karena sistem
ekonomi yang berlaku adalah sistem ekonomi liberal, bukannya
sistem ekonomi Pancasila yang sebenar-benarnya. 27
Seperti telah disebutkan sebelumnya, Orde Baru memang
merupakan sebuah rezim aliansi segitiga antara militer, teknokrat,
dan pengusaha. Kritik yang disampaikan Bung Hatta di Seminar
Penjabaran Pasal 33 tak berlebihan. Sudjatmoko bahkan lebih
jauh menguraikan bagaimana aliansi segitiga tersebut: urusan
politik diserahkan kepada militer, sementara urusan ekonomi
dipercayakan kepada teknokrat FE-UI.
Sejumlah organisasi teknokrat sebagai aliansi kekuatan
di kalangan para sarjana saat itu memang marak dibentuk. Yang
paling mencolok bergandengan tangan dengan Pemerintah
adalah ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia). Ada semacam
ironi persis di situ. Dhakidae menulis:

…[g]abungan dengan kekuatan birokrat
dominan jauh-jauh lebih mencolok terjadi dalam
ISEI dengan kaum birokrat Orde Baru sehingga
tidak ada seorang pun yang mampu membedakan
siapa ketua ISEI dan siapa pejabat negara, karena
ketua adalah pejabat dan pejabat adalah ketua.

27 Mubyarto, op cit.., hlm. 187.

xxxi