Page 37 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 37
Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
Pasal 33 memang identik dengan para sosialis, dan itu
tidak disukai oleh Suharto, sebagaimana ia tidak begitu menyukai
Sumitro yang berlatar sosialis. Sehingga tak jarang, seperti ditulis
Tarli Nugroho dalam pengantarnya yang cemerlang di buku yang
ditulis Dawam Rahardjo tentang Sumitro, sebagai aktivis politik,
34
Sumitro memang sering jadi obyek serangan politik sekaligus
jadi obyek kesalahpahaman lain yang dituduhkan kepadanya.
Salah satunya persoalan Mafia Berkeley yang diuraikan di atas.
Dan itu artinya, menyangkut juga ekonomi Orde Baru yang telah
melenceng dari konstitusi. Sumitro dianggap harus bertanggung
jawab.
Dawam Rahardjo, 35 dalam buku tentang Sumitro dan
pemikirannya, mengajak kita untuk melihat lebih jauh apa yang
menjadi persoalan sebenarnya.
Ketika Kabinet Ampera dibentuk di tahun-tahun transisi
1966-1969, persis setelah Bung Karno ditumbangkan, Sumitro
masih berada di luar negeri. Ia bersedia kembali ke tanah air
atas permintaan Adam Malik, Menlu saat itu. Sekembalinya di
tanah air, ia diangkat menjadi sebagai Menteri Perindustrian dan
Perdagangan dalam Kabinet Pembangunan I.
Kenapa Sumitro mau menerima posisi itu, bukan
posisi sentral, tak seperti murid-muridnya Widjojo cs yang
mengendalikan ekonomi melalui Bappenas? Apakah mereka
mewakili sosialis seperti dirinya?
Para teknokrat UI, seperti Widjojo cs, memang dianggap
sebagai orang-orang PSI karena mereka murid Sumitro, padahal
mereka bukan anggota PSI. Dari murid-muridnya itu, Emil
34 Tarli Nugroho, dalam buku, Dawam Rahardjo, Nasionalisme Sosialisme dan Pragmatisme:
Pemikiran Ekonomi Politik Sumitro Djojohadikusumo, Jakarta: LP3ES, 2017.
35 Ibid..,
xxxvi
