Page 39 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

buat masa depan. Tak pelak, penghujung dasawarsa 1990-an, 38
37
negara terjebak ke dalam lingkaran setan kuasa modal, di tengah
optimisme bonus pertumbuhan ekonominya. 39
Krisis yang kemudian menggulung Indonesia tahun 1997,
tentu bukan suatu kebetulan. Krisis yang juga melanda Thailand,
37 Persoalan yang melilit Pertamina, berkelindan kemudian dalam satu alur ketidak-seragaman
sejak harga minyak mulai menurun pada pertengahan kuartal ke III 1983. Bertalian dengan
itu soal-soal seperti moneter dan perbankan tersirat lewat naiknya inflasi, mekanisme pasar
mulai acak, implikasi segera terlihat dalam bentuk distorsi dalam hal faktor-faktor produksi,
proses produksi, dan distribusi komoditi non-migas. Interaksi antara neraca pembayaran,
anggaran pembangunan, dan moneter perbankan, tidak berbanding lurus dengan deregulasi
yang dikeluarkan. Umpamanya Inpres No. 4/1985, disusul paket kebijakan 6 Mei 1986, 25
Oktober 1986, lalu paket kebijakan 15 Januari 1987. Sepanjang dekade 1980-an, Orde Baru
melakukan mekanisme survival yang sebetulnya hanya tinggal menunggu momen untuk
runtuh.
38 Bermula dari krisis moneter di Thailand karena devaluasi baht yang menular ke Indonesia
(contagion effect). Pemerintah Orde Baru meresponnya dengan melakukan spread, tetapi
mengabaikan effects-nya. Walhasil, kurs rupiah merosot dengan cepat ke level Rp. 17.000
per US$, pada 22 Januari 1998. Jumlah utang luar negeri pun membengkak, yang tadinya di
tahun 1997 mencapai 11,1% per tahun, meningkat pesat hingga mencapai 77,6% per tahun
1998. Sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, pertumbuhan positif 3,4% pada
kuartal ketiga 1997, terus menciut tajam menjadi kontraksi sebesar -7,9% pada kuartal I 1998,
-16,5% kuartal ke II 1998, dan -17,9% kuartal ke III 1998. Pada tahun 1997, total stok utang luar
negeri secara riil telah mencapai 64,2% dari GDP dan membengkak menjadi 93,3% dari GDP.
Dari total utang luar negeri per Maret 1998 yang mencapai US$ 138 milyar, mengejutkan,
karena sekitar US$ 72,5 milyar adalah utang swasta, yang dua pertiganya jangka pendek,
sementara sekitar US$ 20 milyar jatuh tempo pada tahun 1998. Saat itu cadangan devisa
tersisa sekitar US$ 14,44 milyar. Selengkapnya dalam Fadly Zon, Politik Huru-Hara Mei 1998,
Jakarta: Fadly Zon Library, Cet. Ke- XI, 2013, hlm. 6-8.
39
39 Angka-angka yang disajikan Dawam Rahardjo misalnya, mulai dari Pelita I-V, laju
pertumbuhan ekonomi Indonesia Indonesia sangat menjanjikan, dengan tingkat inflasi
aman. Pelita I (1969-1973), Laju Pertumbuhan Ekonomi (selanjutnya disingkat LPE) 8.8%,
Tingkat Inflasi (selanjutnya disingkat TI) 14.9%. Pelita II (1974-1978), LPE: 7.2%, TI: 11.1%. Pelita
III (1979-1983), LPE: 6.1%, TI: 13.2%. Pelita IV (1984-1988), LPE: 5.2%, TI: 7.3%. Pelita V (1989-
1993), LPE: 6.7%, TI 8.3%. Sumber: M. Dawam Rahardjo, “Transformasi Ekonomi Indonesia
1967- 1992”, hlm. 15 dalam Profil Indonesia, Jurnal Tahunan CIDES No.1/1994. Data-data ini
segaris dengan angka-angka yang juga disajikan Sofyan Saleh,39 mulai tahun 1990-1997,
sangat menjanjikan. Periode 1990-1994, LPE: 7.3%. TI: 8.3%. Periode 1995, LPE: 8.2%. TI: 8.64%.
Periode 1996, LPE: 7.8%. TI: 6.38%. Periode 1997, LPE: 6.1%. TI: 11%. Sumber: Sofyan Saleh, dkk,
Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Waktu, hlm 69-71. Selain angka-angka ini, prestise
lain juga tampaknya ikut “menggelapkan mata”, umpamanya Dana Moneter Internasional
(IMF- International Monetary Fund) bersama Bank Dunia kerap memuji pertumbuhan ekonomi
dan ekspor Indonesia yang kian mantap. Makin berkurang ketergantungannya terhadap
komoditas migas, baik sebagai sumber penerimaan devisa maupun sebagai sumber
pembiayaan pembangunan.

xxxviii