Page 33 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 33
Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
Dalam hal ISEI hampir-hampir tidak mungkin
dikatakan aliansi…unsur-unsurnya, terutama dalam
hal kepemimpinannya, berhimpitan begitu serupa
sehingga lebih merupakan unifikasi daripada aliansi.
Bilamana ISEI dikatakan aktif dalam Orde Baru dan
tahun 1971 diambil sebagai garis awal maka para ketua
ISEI dan menteri kabinet-kabinet Orde Baru hampir-
hampir tak bisa dibedakan…sirkulasi kepemimpinan
organisasi ini sangat rendah dan sepanjang 28
tahun, dari 1971-1999, ISEI hanya mengenal 4 orang
ketua—Emil Salim, Arifin Siregar, J.B. Sumarlin,
dan Marzuki Usman—untuk 8 kali masa jabatan
yang terdiri dari 4 tahun tenggang masa jabatan. 28
Meski organisasi-organisasi teknokrat bertebaran, tetapi
tidak serta merta yang diperjuangkan adalah Pasal 33, atau
pemikiran-pemikiran yang dikembangkan dari pasal tersebut,
apalagi koperasi. ISEI adalah contohnya paling nyata. Sri-Edi
Swasono bahkan menyayangkan Pasal 33 seringkali jadi bahan
cibiran oleh para ekonom ISEI yang sangat neoklasikal dan
neoliberal minded. Para ekonom ISEI, menurut Sri-Edi Swasono, tidak
menganggap penting kedudukan konstitusi, khususnya Pasal 33—
segala konsep yang berkaitan dengannya—sebagai guiding rules
politik perekonomian Indonesia. Mereka, tulis Sri-Edi Swasono 29
dalam prolognya di buku Fadli Zon, bahkan telah dengan sengaja
menggusur Pasal 33 dari bahan-bahan perkuliahan, seperti yang
terjadi di FE-UI. Bahkan lebih gawat. Pada tahun 1975, Rektor UI
28 Selengkapnya baca Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 307-309.
29 Fadli Zon, op cit.., hlm. xix.
xxxii
