Page 24 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

CATATAN PENDAHULUAN

yang dimaksudkan dalam disertasinya adalah suatu ideologi
perekonomian Indonesia. Sementara dalam sudut pandang yang
lain, menurut Dawam Rahardjo sistem ekonomi yang sah adalah
sistem ekonomi Pancasila—sebagaimana ditegaskan secara
normatif dalam TAP MPR-RI No. II Tahun 1998.
Sedangkan reinterpretasi Tarli Nugroho atas sistem ekonomi
Pancasila juga agak sedikit berbeda. Ia memosisikan ekonomi
Pancasila sebagai ekonomi politik sekaligus teori ekonomi,
basis filsafatnya Pancasila. Model orde ekonominya adalah
kelembagaan/kekeluargaan. Kemudian di posisi politik ekonomi
atau politik perekonomiannya adalah ekonomi kerakyatan. Lalu
ideologinya adalah Marhaenisme. Kalau disusun secara hirearkis
menjadi: Pancasila, ekonomi kelembagaan/kekeluargaan,
Ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, Marhaenisme. Sebuah
reinterpretasi progresif yang sangat menarik.
Skema hirearki konseptual tersebut disusun berhadap-
hadapan dengan hirearki konseptual neoliberalisme. Berikut
gambarannya:

Individualisme Filsafat/Paradigma Pancasila
Kelembagaan/
Kapitalisme Orde Ekonomi
Kekeluargaan
Ekonomi Politik/
Neoklasik Ekonomi Pancasila
Teori Ekonomi
Washington Politik Ekonomi/Politik
Consensus Perekonomian Ekonomi Kerakyatan
Neoliberalisme Ideologi Marhaenisme

Sampai di sini, persinggungan konseptual yang diuraikan
menunjukkan bahwa konstitusi ekonomi di mana Pasal 33

xxiii