Page 23 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Sekian lama absen dari kajian, istilah ekonomi kerakyatan
kini dibawa kembali ke arena diskursus oleh Fadli Zon lewat
disertasinya, yang kemudian dibukukan pada tahun 2016 lalu.
Berbeda dengan penggunaan istilah ekonomi kerakyatan
yang digunakan Sarbini Sumawinata, Fadli datang dengan
merekonstruksi kembali istilah itu (secara ontologis, epistimologis
dan aksiologi) berdasarkan pemikiran Bung Hatta: “ekonomi
rakyat”—yang kemudian diinterpretasi sebagai “ekonomi
kerakyatan”.
Usaha Fadli Zon kurang lebih sama dengan usaha yang
dilakukan Jimly Asshiddiqie ketika menulis disertasi pada tahun
1990, sebagaimana telah diuraikan di awal pembahasan. Jika Fadli
merekonstruksi pemikiran “ekonomi rakyat” Bung Hatta, Jimly
merekonstruksi gagasan “kedaulatan rakyat” Bung Hatta. Dua
usaha keilmuan yang berbeda generasi itu secara konseptual
sama-sama bertujuan untuk melegitimasi satu konsep: konstitusi
ekonomi.
Dalam kerja-kerja yang serupa, tak jauh berbeda dengan
usaha yang dilakukan oleh Tarli Nugroho yang merekonstruksi
polemik gagasan ekonomi Pancasila dan menginterpretasi ulang
setelah sebelumnya gagasan tersebut direkonstruksi secara
historis-struktural oleh Dawam Rahardjo sejak gagasan ekonomi
Pancasila pertama kali ditulis Emil Salim—yang kemudian
gagasan tersebut dikembangkan secara keilmuan oleh para
ekonom cemerlang seperti Mubyarto, Hidayat Nataatmadja, Sri-
Edi Swasono, dan tentu saja Dawam Rahardjo sendiri.
Dengan demikian, sudah ada dua konsep yang mengerucut
sampai di ini, yang satu ekonomi kerakyatan, yang satunya
lagi ekonomi Pancasila. Menurut Fadli, ekonomi kerakyatan

xxii