Page 19 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Ekonomi kerakyatan di dalam tulisan Sarbini dimaksudkan
sebagai tanggapan atas pemikiran ekonomi Pancasila yang
digagas oleh Mubyarto dari FE-UGM di mana konsep ekonomi
Pancasila juga sebenarnya merupakan respon terhadap konsep
serupa yang ditulis oleh Emil Salim. Tarli Nugroho dengan
11
cemerlang merekonstruksi pertarungan, atau polemik konsep
ekonomi Pancasila itu di dalam bukunya dengan menghimpun
sekitar seratus dua puluh tujuh tulisan dari pelbagai sarjana yang
saling merespon. Ia sekaligus melakukan reinterpretasi di buku
tersebut.
Tak seperti gagasan ekonomi Pancasila yang telah
melibatkan banyak sarjana berpolemik, istilah ekonomi kerakyatan
justru sepi dari para pembahas. Mengapa demikian? Padahal
Sarbini adalah seorang ekonom yang terbiasa berpikir konkret
ketimbang teoritik.
Dawam menjelaskan bahwa tulisan Sarbini tentang
ekonomi kerakyatan berbasis pada sosialisme kerakyatan Sjahrir,
12
sedangkan gagasan Sjahrir sendiri, menurut Dawam, tidak
konkret karena tidak didasarkan pada kajian ontologis. Di situ
persis perbedaannya dengan gagasan ekonomi Pancasila yang
dikembangkan Mubyarto.
Mubyarto berangkat dari terma “ekonomi rakyat”, istilah
yang sering digunakan oleh Bung Hatta. Istilah itu kemudian
dielaborasi secara ontologis untuk mendapatkan gambaran
ihwal gejala perekonomian rakyat Indonesia. Dari situ kemudian
Mubyarto membangun gagasan ekonomi Pancasila. 13

11 Tarli Nugroho, Polemik Ekonomi Pancasila: Pemikiran dan Catatan, 1965-1985, Yogyakarta:
Mubyarto Institute dan Djarum Foundation, 2016. Susanto Polamolo termasuk salah satu staf
peneliti yang membantu Tarli Nugroho menyusun buku tersebut.
12 Fadli Zon, op cit.., hlm. 250-251.
13 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, Jakarta: LP3ES, Cet ke-3, 1993.

xviii