Page 16 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

CATATAN PENDAHULUAN
CATATAN PENDAHULUAN

Disertasi tersebut juga berhasil menyusun pembabakan
historikal demokrasi di Indonesia yang dibingkai dengan gagasan
kedaulatan rakyat—yang selanjutnya menjadi rujukan penting
serta mengilhami banyak studi demokrasi Indonesia di kemudian
hari.
Disertasi Jimly Asshiddiqie telah menjadi semacam
“jembatan paradigmatik” untuk membaca seperti apa rumusan
pengertian konstitusi ekonomi, pemikiran-pemikiran ekonomi
politik yang berkembang di Indonesia, dan bagaimana terapan
politik perekonomiannya.
Dari disertasi tersebut dapat ditarik pengertian bahwa
konsep konstitusi ekonomi di dalam UUD 1945 memiliki corak,
atau karakteristiknya sendiri sesuai dengan pemikiran-pemikiran
yang melatari perumusannya hingga kemudian dituangkan ke
dalam Pasal 33.
Karakteristik konstitusi ekonomi yang dimiliki oleh UUD
1945 secara konseptual oleh Jimly diolah dari gagasan tentang
“demokrasi politik”-“demokrasi ekonomi”, dan gagasan kedaulatan
rakyat di bidang ekonomi—dua gagasan yang melekat pada Bung
Karno dan Bung Hatta. Kedua gagasan sama-sama merupakan
antitesis terhadap demokrasi liberal dan paham individualisme.
Istilah demokrasi politik-demokrasi ekonomi, serta konsep
kedaulatan rakyat di bidang ekonomi pada waktu itu memang
belum mendapatkan perhatian dari kalangan sarjana liberal Barat.
Tulisan-tulisan dengan menyebut jelas terma demokrasi ekonomi
baru muncul di paruh ketiga abad ke-20. Biasanya didominasi
oleh para sarjana yang dipengaruhi oleh aliran sosialisme.
Di Indonesia, secara spesifik, gagasan demokrasi ekonomi
dan politik pertama kali memang ditemukan dalam tulisan Bung

xv