Page 17 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Karno di Fikiran Ra’jat, 1932 dan di Pemandangan tahun 1941.
4
Sedang gagasan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi telah
digunakan oleh Bung Hatta dalam tulisannya di tahun 1931. 5
Perjalanan konseptual konstitusi ekonomi dapat dikatakan
agak terlambat, tetapi ide yang berhubungan dengan terma
tersebut sudah ada sejak Konstitusi Lenin dirumuskan pada
1918 di Rusia (Soviet waktu itu), dan Konstitusi Weimar di Jerman
pada 1919. Yang satu negara sosialis, yang satunya lagi liberal.
Namun catatan Susanto Polamolo, konstitusi yang benar-
benar mencerminkan konstitusi ekonomi adalah Konstitusi
Lenin. Adapun Konstitusi Weimar hanya memuat prinsip-prinsip
liberalisme saja, tetapi tidak spesifik mengatur soal ekonomi. 6
Berdasarkan jenis konstitusi ekonomi yang ada di Rusia
dan Jerman saat itu, menurut Jimly, dapat dirumuskan konstitusi
ekonomi adalah konstitusi yang d dalamnya mengandung norma-
norma dasar kebijakan ekonomi, memuat rumusan mengenai
apa yang dalam hukum disebut a primary of law guna menuntun
kebijakan politik perekonomian sebuah negara. Dengan demikian,
berbicara tentang konstitusi ekonomi berarti berbicara tentang
[politik] perekonomian yang didasarkan pada norma hukum yang
dirumuskan di dalam konstitusi, seperti halnya yang tertuang
dalam Pasal 33 UUD 1945.
***
Gagasan yang berhubungan langsung dengan Pasal
33 adalah gagasan Bung Hatta. Sebab ia yang diberikan
tugas memimpin Bunkakai (baca: panitia kecil) Keuangan dan
4 Lihat dalam kumpulan tulisan Bung Karno, Di Bawah Bendera Revolusi Jilid Pertama, 1959.
5 Lihat dalam, Karya Lengkap Bung Hatta: Buku I Kebangsaan dan Kerakyatan, Jakarta: LP3ES,
1998. Baca keseluruhan BAB VIII Perihal kerakyatan, hlm 339.
6 Lihat kajian Susanto Polamolo dalam, Kekuatan Hukum Preambule UUD 1945: Menembus
Selubung Normologis dan Membongkar Struktur Dasar Konstitusi, Yogyakarta: Ifada Publishing,
2017, hlm. 291.

xvi