Page 22 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

CATATAN PENDAHULUAN

yang diprakarsainya, istilah tersebut konsisten diajukan sebagai
kritik dan ia kemudian menyeriusinya sebagai konsep keilmuan
ekonomi. Sementara Emil, ketika di tahun 1979 ia kembali dengan
tulisannya tentang ekonomi Pancasila sebenanya tak lebih dari
komentar, atau respon yang spontan saja.
Istilah ekonomi Pancasila di tahun 1979 memang sedang
kembali marak diperbincangkan sejak tulisan Emil menulis
menggunakan istilah tersebut pertama kali tahun 1965-1966.
Setelah tulisan tahun 1979 itu Emil Salim tak muncul lagi dengan
tema ekonomi Pancasila. Tarli meringkus dengan kesimpulan
bahwa dengan demikian di level gagasan pendekatan Emil Salim
yang mencoba menempatkan ekonomi Pancasila sebagai orde
ekonomi telah berhenti berproses.
Kembali ke awal persoalan istilah ekonomi kerakyatan.
Jika merujuk pembedaan yang diframing Tarli Nugroho di atas,
kelihatannya dapat digunakan memperjelas perbedaan konseptual
antara istilah ekonomi kerakyatan yang digunakan Sarbini
Sumawinata sebagai kritik terhadap ekonomi Pancasila Mubyarto
dengan konsep ekonomi Pancasila Mubyarto yang mengadopsi
gagasan “ekonomi rakyat” Bung Hatta. Posisi konseptual Sarbini itu
bisa dikatakan sama seperti posisi konseptual Emil Salim. Sarbini
tidak memosisikannya sebagai kritik teoritik, atau keilmuan baru,
melainkan istilah yang berhubungan dengan sistem ekonomi—
artikel penting yang ditulisnya pada tahun 1954, “Garis-Garis Besar
Pembangunan Ekonomi Indonesia”, menunjukkan hal ini.
Istilah ekonomi kerakyatan secara spesifik, setelah tulisan
Sarbini Sumawinata, kemudian absen dari pembahasan. Istilah itu
sering digunakan tetapi dalam framing ekonomi Pancasila. Dan
bila musim politik tiba istilah tersebut pasti jadi terma langganan.

xxi