Page 21 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

konteks menggunakan istilah ekonomi Pancasila buat menyusun
teori ekonomi baru, juga tidak sedang mengkritik suatu teori
ekonomi, atau bukan sebuah kritik teoritik. Sebaliknya, Mubyarto
menempatkan istilah ekonomi Pancasila dalam posisi teoritik,
sekaligus sebuah kritik teoritik terhadap ilmu ekonomi mainstream
neoklasik.
Tulisan-tulisan Emil dari tahun 1965 sampai 1979 tentang
ekonomi Pancasila membahas ideologi dan sistem ekonomi
tetapi dalam konteks orde ekonomi, bukan dalam konteks politik
perekonomian. Sementara Mubyarto membahas ekonomi Pancasila
dalam konteks politik perekonomian, di samping membahasnya
dalam konteks keilmuan ekonomi.
Dalam kacamata Tarli, dengan adanya perbedaan level
konseptual tersebut mestinya yang perlu jadi patokan adalah
bukan pada istilah ekonomi Pancasila itu yang sama-sama
digunakan oleh keduanya melainkan pada pengertian istilah itu
digunakan.
Kedua, adalah pendekatan politik. Ketika istilah itu
dilontarkan Emil Salim dalam tulisannya di tahun 1965, istilah
tersebut untuk mengkritik pemerintahan yang dipimpin Bung
Karno, terutama dalam mengelola ekonomi. Emil menganggap
pemerintahan Bung Karno gagal total. Dengan kata lain,
pandangan Emil Salim itu juga berarti legitimasi paling awal
terhadap Orde Baru dan langkah-langkah perekonomian yang
diambil rezim tersebut di kemudian hari.
Sebaliknya, istilah ekonomi Pancasila yang digunakan
Mubyarto justru sebagai kritik terhadap ekonomi Orde Baru.
Bahkan sejak tulisan Mubyarto di Harian Kompas tahun 1979,
lalu dalam seminar-seminar ekonomi Pancasila (1980-1981)

xx