Page 20 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 20

CATATAN PENDAHULUAN





                  Dengan kata lain, istilah ekonomi kerakyatan  yang
            digunakan oleh Sarbini Sumawinata, meski dimaksudkan sebagai
            pemikiran  yang konkret karena dimaksudkan sebagai gagasan
            mengenai strategi pemberantasan kemiskinan pada  waktu itu,
            namun istilah itu tidak kokoh sebagai sebuah gagasan sebab
            tidak  dielaborasi  secara  ontologis.  Seperti  halnya  sosialisme
            kerakyatan Sjahrir yang lebih banyak ditujukan untuk mengkritik
            sosialisme ekstrim, atau komunisme, juga Leninisme-Stalinisme,
            ketimbang kritik terhadap kapitalisme.
                  Sama seperti  yang dilakukan Emil Salim ketika menulis
            tentang ekonomi  Pancasila.  Ia  memang  yang pertama  kali
            menggunakan terma itu. Dalam tulisan sekitar tahun 1965, Emil
            masih menulis terma tersebut menggunakan  embel-embel
            sosialis. Tetapi pada tahun 1966 embel-embel sosialis dihilangkan,
            yang tadinya “Ekonomi Sosialis Indonesia”, menjadi “Sistem
            Ekonomi Pancasila”.   Walaupun sama-sama menggunakan
                               14
            istilah ekonomi Pancasila namun gagasan Emil Salim sebenarnya
            sangat berbeda dengan istilah ekonomi Pancasila yang digunakan
            Mubyarto.
                  Ada dua pendekatan, meminjam Tarli Nugroho,  yang bisa
                                                           15
            digunakan untuk memahami perbedaan antara ekonomi Pancasila
            versi Emil Salim dengan ekonomi Pancasila versi Mubyarto.
                  Pertama adalah secara konseptual.  Tarli menggunakan
            kerangka Bung Hatta  tentang teori ekonomi, politik ekonomi dan
                               16
            orde ekonomi dalam rangka menjelaskan perbedaan konseptual
            antara Emil dan Mubyarto. Emil, menurut  Tarli, tidak dalam

            14   Fadli Zon, op cit.., hlm. 249.
            15   Tarli Nugroho, op cit.., hlm. 12.
            16   Mohammad Hatta, Teori Ekonomi, politik Ekonomi, dan Orde Ekonomi, Djakarta: Tintamas,
               1967, dalam Tarli Nugroho, ibid..,


                                       xix
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25