Page 15 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 15
Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
2
ditulis Wolfgang K. Berikutnya nama, Hugo Sinzheimer, yang
setelah Perang Dunia ke-II sarjana ini mengembangkan ide-
ide perekonomian (gemeinwirtschaft) yang dikendalikan publik
dengan ide konstitusi.
Sejumlah sarjana lain seperti Rittner, Tamas Sarkozy, Imre
Voros dan Peter J. Tettinger, kemudian Kornelia Jancovics dan
Jozsef Konya, masuk dalam daftar penelusuran Jimly tentang
para perintis penggunaan istilah konstitusi ekonomi. Mereka
menautkan studi konstitusi dengan soal-soal ekonomi. Jenis
kajian itu masih dalam lingkup ilmu ekonomi dan ilmu hukum
secara umum sejak tahun 1975 hingga tahun 1990-an.
Adapun kajian yang spesifik masuk ke wilayah hukum tata
negara atau hukum konstitusi, menurut Jimly, di tahun-tahun itu
masih merupakan sesuatu yang baru baik di Eropa dan Amerika,
terlebih di Indonesia. Namun ketika menyusun disertasinya di
Pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 1990, ia mengakui
sebenarnya tidak begitu mengetahui perkembangan kajian
konseptual konstitusi ekonomi. Informasi yang disajikannya di
dalam buku, Konstitusi Ekonomi, baru ia kembangkan beberapa
tahun belakangan. Justru dari ketidaktahuannya itu secara tidak
disengaja sebenarnya Jimly telah bertindak sebagai perintis kajian
konseptual konstitusi ekonomi di Indonesia melalui disertasinya.
Mungkin ia yang pertama.
3
Disertasi yang kemudian dibukukan pada tahun 1994
tersebut menggunakan termin konstitusi ekonomi sebagai
pembeda atas termin “konstitusi politik” dan “konstitusi sosial”.
2 Ibid.., hlm. 61.
3 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di
Indonesia: pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan
Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1985, Jakarta:
Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
xiv

