Page 15 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 15

Susanto Polamolo
            Elnino M. Husein Mohi
            PERDEBATAN PASAL 33
            DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945


                              2
            ditulis Wolfgang  K.  Berikutnya nama, Hugo Sinzheimer,  yang
            setelah Perang Dunia ke-II sarjana ini mengembangkan ide-
            ide  perekonomian (gemeinwirtschaft)  yang dikendalikan publik
            dengan ide konstitusi.
                  Sejumlah sarjana lain seperti Rittner, Tamas Sarkozy, Imre
            Voros dan Peter J. Tettinger, kemudian Kornelia Jancovics dan
            Jozsef Konya, masuk dalam daftar penelusuran  Jimly tentang
            para  perintis  penggunaan  istilah  konstitusi  ekonomi.  Mereka
            menautkan studi konstitusi dengan soal-soal ekonomi.  Jenis
            kajian itu masih dalam lingkup ilmu ekonomi dan ilmu hukum
            secara umum sejak tahun 1975 hingga tahun 1990-an.
                  Adapun kajian yang spesifik masuk ke wilayah hukum tata
            negara atau hukum konstitusi, menurut Jimly, di tahun-tahun itu
            masih merupakan sesuatu yang baru baik di Eropa dan Amerika,
            terlebih di Indonesia. Namun ketika menyusun disertasinya di
            Pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 1990, ia mengakui
            sebenarnya tidak begitu mengetahui perkembangan kajian
            konseptual konstitusi ekonomi. Informasi  yang disajikannya di
            dalam buku, Konstitusi Ekonomi, baru ia kembangkan beberapa
            tahun belakangan. Justru dari ketidaktahuannya itu secara tidak
            disengaja sebenarnya Jimly telah bertindak sebagai perintis kajian
            konseptual konstitusi ekonomi di Indonesia melalui disertasinya.
            Mungkin ia yang pertama.
                                                   3
                  Disertasi  yang kemudian dibukukan  pada tahun 1994
            tersebut menggunakan termin konstitusi ekonomi sebagai
            pembeda atas termin “konstitusi politik” dan “konstitusi sosial”.
            2   Ibid.., hlm. 61.
            3    Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di
               Indonesia: pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan
               Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1985, Jakarta:
               Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.


                                       xiv
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20