Page 18 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

CATATAN PENDAHULUAN

Perekonomian. Bung Karno tidak berkeberatan dengan rumusan
kepanitiaan yang dipimpin Bung Hatta saat itu di mana ia bertindak
sebagai Ketua Bunkakai Perancang UUD, sebab ia mengerti betul
gagasan Bung Hatta. Pergaulan gagasan di antara keduanya
memiliki riwayat yang cukup panjang dan konsisten.
Fadli Zon dalam disertasinya menginterpretasi lebih
7
jauh gagasan Bung Hatta tentang kedaulatan rakyat di bidang
ekonomi sebagai “ekonomi kerakyatan”. Menurut interpretasi
8
Fadli, gagasan ekonomi kerakyatan adalah ideologi ekonomi
Indonesia setelah gagasan itu terinstitusi ke dalam Pasal 33.
Fadli mengupas bagaimana gagasan Bung Hatta itu lebih dari
sekadar pemikiran ekonomi alternatif di tengah perubahan politik
dan ekonomi dunia saat itu. Juga bukan sebuah ideologi “jalan
ketiga”. Gagasan tersebut merupakan “jalan politik perekonomian
humanistik”. Sebuah tafsir pemikiran yang menarik.
Istilah ekonomi kerakyatan memang tidak pernah
digunakan Bung Hatta. Dawam Rahardjo lewat epilognya di buku
9
Fadli Zon mengonfirmasinya. Terma spesifik ekonomi kerakyatan
baru muncul pada tahun 1985 dalam tulisan Sarbini Sumawinata,
seorang Guru Besar Fakultas Ekonomi UI—di Majalah Prisma. Frasa
“kerakyatan” diadopsinya dari pemikiran Sutan Sjahrir tentang
“sosialisme kerakyatan”. Dari sanalah istilah ekonomi kerakyatan
10
kemudian bersinggungan dengan sejumlah pemikiran, dan
membentuk garis genealoginya sendiri.
7 Disertasinya dibukukan dengan judul, Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta:
Jalan Politik Kemakmuran Indonesia, Jakarta: Fadli Zon Library, 2016.
8 Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Fadli, Persinggungan Bung Hatta dengan gagasan
tersebut, atau perjumpaan dengan gagasan ekonomi kerakyatan bermula ketika Bung Hatta
bertemu Tan Malaka di Berlin, sekitar Juli 1922. Sayangnya percakapan keduanya tidak cukup
panjang lebar diuraikan Fadli.
9 Lihat Fadli Zon, ibid.., hlm. 247.
10 Sebuah buku kumpulan tulisan Sutan Sjahrir dapat membantu memperjelas gagasan
sosialisme kerakyatan yang diusungnya, Sosialisme Indonesia Pembangunan, Jakarta:
LEPPENAS, 1982.

xvii