Page 10 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

CATATAN PENDAHULUAN
SEKAPUR SIRIH

Misalnya peraturan perundang-undangan A. Yang
dirujuknya adalah Pasal di dalam UUD yang diamandemen
pada masa perubahan pertama, maka di dalam konsiderannya
tidak lagi disebut UUD 1945, melainkan “Putusan MPR-RI tentang
Perubahan UUD 1945” plus tanggal dan tahun. Begitu seterusnya.
Bila pasal yang dirujuk adalah pasal yang diamandemen pada
masa perubahan kedua, ketiga dan keempat, disebutkan
heading-nya menjadi: “Perubahan Kedua UUD 1945”; “Perubahan
Ketiga UUD 1945”, “Perubahan Keempat UUD 1945” plus tanggal
dan tahun ditetapkan.
Sekarang lihatlah semua produk peraturan perundang-
undangan hari ini. Pada konsiderannya, semua masih menyebut
UUD 1945. Bagaimana kita menyebut kecelakaan hukum tata
negara seperti ini? Inkonstitusional?

Inilah yang berulang kali saya diskusikan bersama Susanto
Polamolo, dan juga rekan-rekan politisi di DPR-RI dan MPR-
RI. Sebab selain tugas-tugas saya di DPR-RI Komisi I, sebagai
Anggota Badan Sosialisasi empat Pilar MPR-RI (2014-2019) saya
juga bertugas memasyarakatkan empat pilar. Di samping itu juga
mengemban tugas sebagai anggota Panitia Ad Hoc II yang belum
lama disahkan pada tanggal 16 Agustus 2018 di dalam Sidang
Tahunan (ST). PAH II bertugas merumuskan materi Tata Tertib dan
Ketetapan MPR-RI
Kembali ke soal Pasal 33. Di antara sejumlah materi-
materi yang dibahas di dalam Sidang Amandemen UUD 1945
tahun 1999-2002 itu, Bab XIV Kesejahteraan Sosial (sesudah
diamandemen menjadi Bab XIV Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial) di mana Pasal 33 berada, memang menjadi
salah satu materi pembahasan yang alot diperdebatkan.

ix