Page 5 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

lampiran TAP MPR No. IX/MPR/2000 sudah ada rumusan
rancangan perubahan Pasal 33. Jadi Tim Ahli dalam tugasnya
membahas Pasal 33 harus mengacu pada rancangan yang sudah
ada itu. Tak bisa disalahkan. Redaksi Pasal 33 memang sudah
diubah sejak masa amandemen kedua, 1999-2000. Sedangkan
Tim Ahli sendiri baru dibentuk pada masa amandemen ketiga
(2000-2001). Entah ini sebuah kebetulan ataukah memang by
design. Maka semenjak diubah, arah ekonomi politik negara
kita berubah total. Orientasi kebijakan menjadi lebih liberal-
individualistik-pasar. Kehilangan filosofi Pasal 33 ayat (1), (2), dan
(3).
Selain memuat salinan otentik notulen sidang secara
kronologis, buku ini juga diberikan ulasan pendahuluan yang kaya
perspektif. Membuka peta konseptual yang melatari perdebatan
Pasal 33, sehingga pembaca mendapatkan gambaran awal
terlebih dahulu. Catatan tersebut cukup berhasil mengurai
bagaimana konsep-konsep seperti “ekonomi kerakyatan”,
“ekonomi Pancasila”, hingga “konstitusi ekonomi” saling
bersinggungan sebagai bagian tak terpisahkan dari perdebatan
Pasal 33.
Suatu usaha yang patut diapresiasi. Saya menyambut buku
ini dengan antusias. Buku yang layak dibaca oleh para akademisi
ekonomi politik, para politisi, maupun masyarakat luas yang
memiliki minat untuk mengetahui kronik perdebatan Pasal 33 dan
konsep-konsep yang membentuknya.
Selamat membaca.
Jakarta, 17 Februari 2022

H. Ahmad Muzani
Wakil Ketua MPR RI 2019-2024
Ketua Fraksi GERINDRA DPR RI
Anggota Komisi II DPR RI

iv