Page 8 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

CATATAN PENDAHULUAN
SEKAPUR SIRIH

yang terlebih dahulu melatarinya. Krisis yang pertama adalah
distrust antar elit politik yang diikuti dengan faksionalisasi politik.
Krisis yang kedua adalah persoalan ekonomi. Dan selalu setiap
pembahasan konstitusi yang bermula dari krisis tak pernah jernih.
Amandemen UUD 1945 sepanjang tahun 1999-2002
lalu itu memang menyisakan sejumlah persoalan yang belum
clear. Seperti yang bisa kita teliti dalam tujuh belas buku Risalah
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik
Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Tahun Sidang 1999-2002.
UUD 1945 punya mekanisme prosedural yang wajib
dipenuhi bila ingin melakukan perubahan terhadapnya. Yang
memiliki kewenangan itu adalah MPR. Melalui Pasal 37, dengan
terlebih dahulu melakukan perintah Pasal 3. Bila MPR ingin
mengubah UUD 1945 harus melalui Pasal 37 dengan terlebih
dahulu melakukan perintah Pasal 3, yaitu menetapkannya baru
kemudian mengubahnya. Alur ini luput dilakukan oleh MPR. Salah
satu ahli yang sering mengingatkan soal ini adalah mendiang
Prof Harun Al Rasyid. Saat itu MPR memang langsung melakukan
pembahasan perubahan.
Sebagaimana dapat dilihat dalam sejumlah Ketetapan
(TAP) MPR yang inkonsisten. Proses perubahan UUD 1945 bermula
dari Sidang Istimewa (SI) MPR yang berlangsung 10 sampai 13
November 1998 sejumlah TAP yang berkonsekuensi langsung
menjadi amandemen (baca: perubahan berupa penambahan
dan penghapusan) UUD 1945. Dua di antaranya: TAP MPR-RI No.
XIII/PR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden/Wakil
Presiden RI; dan TAP MPR-RI No. II/MPR/2000 tentang perubahan
kedua atas TAP MPR-RI No. II/MPR/1999 tentang Tatib.

vii