Page 7 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Jakarta-Jogja untuk membantu saya menelusuri bahan-bahan
yang dibutuhkan di perpustakaan DPR-RI dan MPR-RI. Kalau
saya kebetulan sedang tugas ke daerah-daerah, maka yang
membantunya menelusuri bahan-bahan referensi adalah staf ahli
saya.
Tidak mudah memang, terutama data-data historis, tak
mudah didapatkan. Buku-buku yang membahas mengenai
sejarah perumusan Pasal 33 juga tak begitu banyak. Sumber
primer Sidang Bunkakai (Panitia) Ekonomi yang dipimpin Bung
Hatta sulit dilacak dan ditemukan, sehingga sebagian besar
tulisan-tulisan yang menyinggung Pasal 33, sangat terasa tidak
cukup buat dijadikan sandaran.
Oleh karena kendala referensial itu sehingga tidak
memungkinkan bagi kami menyajikan debat-debat sejak Sidang
BPUPK-PPKI pada 1945 silam, khususnya debat yang berlangsung
dalam Bunkakai (baca: komite/kepanitiaan kecil) Ekonomi yang
merumuskan Pasal 33. Maka, penyusunan kami batasi tahun 1999-
2002, di mana sepanjang tahun ini terjadi peristiwa konstitusional
penting: diamandemennya UUD 1945.
Perubahan UUD 1945 yang terjadi sepanjang tahun 1999-
2002 merupakan salah satu proses penting yang berlangsung
di MPR-RI, melalui Badan Pekerja, yang kemudian membentuk
Panitia Ad Hoc (PAH), dengan tugas-tugas penting melakukan
rapat, membentuk Tim Ahli, serta merumuskan substansi-
substansi pokok materi UUD 1945 yang akan diamandemen.
Dalam banyak catataan para ahli hukum tata negara
perubahan UUD 1945 yang berlangsung empat kali berturut-turut
itu cacat prosedural. Mungkin karena krisis politik dan ekonomi

vi