Page 9 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 9
Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
Ketetapan yang pertama seketika mengganti Pasal 7 UUD
1945, padahal UUD 1945 belum diubah—yang artinya ketetapan
ini melanggar Pasal 37.
Ketetapan yang kedua, berdasarkan pasal 50 ayat (2),
Setelah keanggotaan baru dilantik (Pemilu 1999) harusnya
mengubah UUD 1945 hanya dibahas sekali saja, di awal SI atau
di akhir masa jabatan, bukan di dalam Sidang Tahunan (ST), dan
berturut-turut pula.
Pada awalnya yang disepakati adalah mekanisme
addendum. Alih-alih melakukan addendum (baca: penambahan
klausula pasal yang terpisah tapi melekat pada klausula pasal
induknya) tapi ketika klausul perubahan dicocokkan, meminjam
Prof Jimly, tidak “klop” antara klausul perubahan dengan klausul
asli.
Maka, ini kemudian menyebabkan masalah berikutnya,
UUD yang telah diamandemen itu mestinya tak lagi disebut UUD
1945. Mendiang Prof Sri Soemantri dalam banyak kesempatan
selalu menekankan bahwa perubahan yang dilakukan sebanyak
empat kali berturut-turut 1999-2002 itu sudah merupakan
penggantian konstitusi (change the constitution).
Sehingga, UUD 1945 yang telah diamandemen itu
mestinya disebut UUD 1999-2002. Atau disebut berdasarkan
heading-nya di TAP MPR yang menetapkannya: “Putusan MPR-
RI tentang Perubahan UUD 1945” untuk perubahan pertama;
sedang yang kedua sampai keempat, “Perubahan Kedua [Ketiga,
Keempat] UUD 1945”. Dan lazimnya, setiap produk peraturan
perundang-undangan wajib menulis heading tersebut pada
setiap konsiderannya.
viii
