Page 290 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

mencoba menyingkapi dua tesis itu? Karena
menurut pandangan saya, dua-duanya itu
mempunyai argumentasi yang cukup kuat, cukup
mendasar. Katakan saja adalah tentang pandangan
dari kelompok liberal tentang visi social market
economy yang kelihatannya ini adalah merupakan
satu mainstream yang sulit untuk kita hindarkan,
seperti sudah menjadi sesuatu yang geven, begitu.
Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada Pak Ali
Marwan Hanan. Ke dalam konteks asas kekeluargaan
ini apakah mengakomodasi pikiran-pikiran,
katakanlah pikiran-pikiran liberal tentang apa yang
berkaitan dengan visi social market economy tadi
itu? Bagaimana mencoba membingkainya dalam
falsafah kekeluargaan tadi? Karena, kelihatannya itu
belum, apa namanya, belum nampak secara terukur
dari apa yang disampaikan oleh Pak Ali Marwan
Hanan tadi itu.

Pembicara: Soetjipto (F-UG)
…[k]epada Bapak Menteri Negara Koperasi,
selama ini kan sejak perubahan pertama, kedua,
ketiga memang Pasal 33 belum tersentuh begitu.
Sehingga tentunya departemen atau Meneg
Koperasi ini kan bisa melakukan hal-hal, atau telah
melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang
sekarang masih berlaku, yaitu Pasal 33. Saya ingin
menanyakan mungkin hal-hal apa saja dengan
usulan yang pada prinsipnya tidak ada perubahan
ayat (1) Pasal 33 dengan kebijakan yang sekarang
ada. Sejauh mana sebenarnya mengenai asas

229