Page 293 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 293
Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
Pembicara: Syahril Sabirin (Gubernur Bank
Indonesia)
...[s]edikit juga komentar mengenai masalah
kerakyatan atau kekeluargaan, hemat saya memang
yang penting sekali pengertiannya apa, asal jelas
bahwa barangkali yang kita maksud di sini terutama
sekali tentu adalah keadilan dalam ekonomi atau
demokrasi atau apa istilahnya. Misalnya saja bahwa
monopoli pihak swasta itu sesuatu yang tidak
diinginkan dalam sistem ekonomi kita. Jadi, kalau
diperjelas seperti itu bahwa dicegahnya adanya
monopoli-monopoli pihak swasta misalnya, kalau
negara yang monopoli untuk kepentingan bersama
tidak apa-apa, tetapi kalau swasta tentu itu sesuatu
yang tidak diinginkan dalam sistem ekonomi kita
Kalau asal saja didefinisikan secara jelas seperti itu
barangkali itu akan lebih baik.
Pembicara: H. Ali Marwan Hanan (Menkop
UKM)
…
Yang pertama Pak Palguna. Memang ketika
kami sampaikan paper-nya ini sengaja tidak
mengacu kepada Tap nomor XI yang sudah membuat
inventarisasi. Jangankan alternatif, Tap yang sudah
dibuat pun kami tidak bikin acuan utuh, tetapi kami
membuat acuan utuh itu adalah Undang-Undang
Dasar 1945 yang masih utuh, perkara itu berbeda
dengan MPR, itulah yang kami katakan itulah adalah
semata-mata inspirasi yang datang, tidak dapat
kami tangkap dari apa lembaga pemerintah yang
232
