Page 297 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 297
Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
masyarakat katakanlah yang memberontak tidak
mau memikul APBN. Padahal, dari sebagian besar
dari akibat APBN yang membengkak itu dilakukan
oleh sebagian dari pelaku ekonomi. Jadi, secara
politis kita sudah melakukan penundukan dengan
sistem kekeluargaan, karena kita sudah dibebani,
sudah memikul akibat yang dilakukan oleh bangsa
ini. Dan akibat itu dipikul bersama oleh seluruh
kelompok rakyat ini yang menyebabkan sampai
sekarang katakanlah setiap orang lahir di negeri kita
ini sudah harus siap untuk dibebani hutang 7 juta
per-orang. Kalau tidak sanggup, jangan lahir begitu.
Kalau tidak sanggup dengan sistem kekeluargaan
yang mendukung perekonomian bangsa ini, ada
syaratnya, ajukan permohonan untuk tidak lahir.
Kenyataan semangat yang sudah ada inilah
mempengaruhi juga kami dalam merumuskan
seperti yang kami usulkan. Mempertahankan ayat
1, 2, dan 3 dan lalu menambah Pasal 3, 4, 5 dan 6,
seperti yang kami kemukakan.
Bapak-Bapak mungkin ada kasus-kasus
yang dipertanyakan satu persatu seperti yang
disampaikan tadi…
Di sela diskusi, tiba-tiba Frans F.H. Matrutty menginterupsi,
memperjelas maksud dalam tanggapan yang dikemukakan
sebelumnya:
Pembicara: Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)
Boleh interupsi Saudara Pimpinan? Pak
Menteri yang saya hormati, saya tertarik dengan
236
