Page 299 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

tiganya. Karena ketika kita memasukkan itu sebagai
pelaku, maka spiritnya pun inklusif atau implisit di
dalamnya dan juga sistem juga memang kita bangun.
Apalah artinya kita melakukan melaksanakan sistem
ekonomi yang pelakunya adalah termasuk koperasi,
tetapi sistemnya tidak kita jiwai dengan semangat
demokrasi ekonomi. Jadi, ketika itu masuk ketiga-
tiganya secara langsung dan tidak langsung memang
harus berjalan di dalam semangat Undang-Undang
Dasar yang hendak kita susun sekarang.
Pak Luthfi saya kira tidak ada pertanyaan
buat saya sudah masuk tadi. Pak Hatta, juga tidak.
Sekarang Pak Nurlif, sistem ekonomi
kerakyatan seperti kalimat yang politis formal, sama
sudah selesai Pak. Ini justru yang saya utamakan
jawabannya tadi. Kemudian, Pak Amidhan, sama
kita tidak melakukan pengakuan secara eksplisit
pilihannya kepada salah satu sistem, tetapi kita
memilih dengan sistem ekonomi kerakyatan dengan
bersifat kekeluargaan. Saya kira sama saja dengan
China sudah memilih apa sistem yang sesungguhnya
sosialis, tetapi juga mengakui sistem pasar yang
berjalan. Persoalannya perumusan-perumusan
yang kita buat berbeda dengan rumusan yang
mereka buat bahwa dalam sistem perekonomian
harus berjalan sistem pasar itu namanya hukum
ekonomi. Tidak akan ada satu sistem perekonomian
satu bangsa pun tanpa memperhatikan sistem pasar
yang berlaku. Kalau tidak ada sistem pasar, maka
tidak akan terjadi sistem perekonomian tidak akan
ada suplay and demand yang berjalan dalam sistem

238