Page 304 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

Aspirasi Masyarakat Seputar Perekonomian
Nasional

Agenda selanjutnya, di samping mengundang jajaran
pejabat yang berhubungan dengan ekonomi, PAH-I juga
melakukan agenda penyerapan aspirasi masyarakat. Dimulai
dalam Rapat PAH-I BP MPR ke-7, 27 Februari 2002, rapat
99
dipimpin Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf. Beberapa Lembaga
Swadaya Masyarakat, Ikatan Advokat & Ikatan Notaris Indonesia
Bidang penegakkan hukum dan HAM, yang tergabung dalam
Koalisi Ornop untuk Konstitusi Baru, memberikan masukan
tentang rumusan pasal terkait Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial.
Di sesi ini ragam koreksi dikemukakan sekaligus
menawarkan usulan-usulan yang sifatnya substansial.
Bambang Wijayanto misalnya, mengemukakan beberapa
100
99 Rabu, 27 Februari 2002, Pukul 10.00-13.35 WIB, Ruang GBHN. Pimpinan PAH-I: Jakob Tobing,
Harun Kamil, Slamet Effendy Yusuf, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf,
Sekretaris Rapat: Siti Fauziah. Acara: Penyerapan Asmas dalam rangka perubahan UUD
1945 dengan koalisi Ornop, Ikatan Advokat Indonesia, dan Ikatan Notaris Indonesia. Bidang
penegakkan hukum dan HAM. Hadir 27 Orang, tidak hadir 21 Orang. Ibid.., mulai hlm. 311-366.
100 …Yang “F” ini bagian yang terakhir soal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Usulan
Amendemen di dalam Tap XI/MPR/2001 mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan
Sosial masih harus dipertegas dengan menekankan prinsip keberpihakan pada kepentingan
rakyat. Terutama pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau termarginalisasi,
terhadap kelestarian lingkungan hidup, dan anti-kekerasan. Terus terang saja kesimpulan kita
terhadap Pasal yang sudah ada, Tap XI itu, itu ekonomi yang ramah dengan pasar, ekonomi
yg sangat friendly dengan pasar, dengan kapital. Oleh karena itu, kami mengusulkan rumusan
untuk Bab perekonomian ini lebih konkrit di sini ada rumusan, yaitu sebagai berikut:
Pasal 33 ayat (1). “Sistem perekonomian disusun dan dikembangkan berdasarkan asas dan
bangun usaha koperasi di mana dalam pelaksanaannya mengutamakan keadilan sosial
dan keberpihakan kepada rakyat banyak serta lingkungan hidup”…Pasal 33 ayat (2) misalnya:
“Cabang-cabang produksi dan distribusi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh rakyat dan diatur oleh negara berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi dan perlindungan
lingkungan hidup”. Misalnya.
Pasal 33 ayat (3) huruf A: “Bumi, air, dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh rakyat dan diatur oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, kelestarian lingkungan, dan perdamaian”.
Hak menguasai oleh rakyat dapat diambil alih oleh negara untuk kepentingan perlindungan daya

243