Page 309 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

berdasarkan otonomi seluas-luasnya? Ataukah kita
akan menganut sistem pemerintahan berdasarkan
prinsip desentralisasi?

Pembicara: Adi Sasono (CIDES)
…
Dalam kajian yang diajukan oleh CIDES
saya menyimpulkan bahwa Pasal-Pasal ekonomi
seperti juga paham lain, itu tidak bisa diletakkan
dalam semangat yang netral dan bebas milih.
Cara pendiri republik kita ini merumuskan adalah
refleksi dari keyakinan milik yang dianut. Jadi, kita
tidak bisa mempertimbangkan dalam semangat
yang sifatnya bebas milih. Sistem yang dirumuskan
berorientasi kepada Pasal-Pasal yang terkait. Jadi
Pendidikan Pasal 23 tentu terkait dengan masalah
ekonomi, begitu pula Pasal 34 terkait dengan
Pasal 33. Penjudulan Bab XIV Kesejahteraan Sosial,
menunjukkan bahwa ekonomi haruslah diletakkan
dalam fungsi untuk membangun kesejahteraan
sosial bukan suatu yang berdiri sendiri.
Kalau kita letakkan dalam kaitan dengan sila-
sila dasar negara kita, sistem ekonomi mestilah
berorientasi pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
Artinya berlaku etik dan moral agama bukan paham
kebendaan bukan materialisme, yang dicari adalah
kebajikan. Oleh karena itu, Bung Hatta mengatakan
carilah kebajikan Pasal 33 adalah upaya untuk
mewujudkan bayangan ke arah jalan Tuhan di muka
bumi yang penuh kasih, yang adil. Kemanusiaan

248