Page 311 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 311
Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
itu melambangkan pertaruhan itu. yang berpendapat
bahwa ekonomi itu harus merupakan subsistem dari
sistem penilai, tentu berpendapat hasil program
itu harus menjadi ciri yang membedakan kita dari
paham ekonomi yang sifatnya materialistis.
Alasan bahwa asas kekeluargaan itu kemudian
disalahartikan, itu tahu-tahu mengada-ngada sebab
Pancasila pun bisa disalahartikan. Tidak berarti
Pancasila harus digusur. Justru kita harus menegaskan
pemihakan kita kepada orang banyak, kepada
keadilan karena ternyata paham yang menyebab
benda ini justru dominan di dalam pertimbangan
pengambilan keputusan. Kita mengetahui bahwa
peristiwa ekonomi pada dasarnya berawal dari
keputusan politik dan putusan politik tali-temali
dengan urusan ekonomi. Dan itu kecenderungan
dari pertarungan dari kekuatan-kekuatan besar
yang ada di dalam proses pengambilan keputusan.
Tatkala sistem mulai dihilangkan, maka kita terjebak
dalam situasi hukum rimba ekonomi, homo homini
lupus, kekuasaan akan sangat dipengaruhi oleh
kekuatan modal. Sebenarnya itulah yang menjadi
dasar pemikiran mengapa ada perumusan yang
menegaskan penolakan kepada paham kebendaan.
Tentu Pasal 33 harus juga menampung dinamika
perubahan. Marilah kita tambahkan pendirian kita
sesuai dengan pengarahan dari Saudara Ketua,
penjelasan dimasukkan yang memberikan makna
substantif. Ditambahkan misalnya gagasan tentang
kemandirian. Kemandirian adalah fungsi martabat
bangsa.
250
