Page 306 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

yang melayangkan kritik cukup keras dalam rapat. Menurut
Sandra, merubah Pasal 33 menunjukkan keberpihakan MPR
terhadap neoliberal. Menurutnya MPR telah gagap membedakan
mana gagasan kerakyatan, dan mana neolib. Menurutnya,
merubah Pasal 33, berarti memuluskan neolib di Indonesia.
Selanjutnya, masih dalam rangkaian penyerapan aspirasi
102
masyarakat, pada Rapat PAH-I BP MPR ke-8, 28 Februari 2002,
yang dipimpin Wakil Ketua PAH-I, Harun Kamil selaku Ketua
Rapat, PAH-I mengundang sejumlah lembaga seperti CIDES,
CSIS, CINAPS, dan LPTP, untuk memberikan masukan substantif
mengenai Pasal 33.
Sesi ini, tak kalah penting dengan sesi sebelumnya.
Organisasi-organisasi profesional yang diundang umumnya
memiliki riwayat tersendiri di dalam konstelasi ekonomi politik
Indonesia. Simak selengkapnya pandangan-pandangan mereka:

Pembicara: AS Tampubolon (CINAPS)
…[u]ntuk Pasal 33 di dalam butir satu
di sini dicantumkan: “Perekonomian disusun,
dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh
rakyat”. Pada waktu kami mendiskusikan ini
barangkali bisa timbul kerancuan dari phrase
“sebagai usaha bersama seluruh rakyat” barangkali
ini ada kaitan tadi di dalam Pasal 33 UUD 1945 yang
berkaitan dengan bangun bentuk usaha kooperasi,
barangkali. Kalau itu memang sangat konsisten,
tetapi kalau kita, seperti kita lihat di butir empat, di
mana opsi seperti kami juga telah sebutkan dalam
102 Kamis, 8 Februari 2002, Pukul 10.00-14.05 WIB, Nusantara V. Pimpinan PAH-I: Jakob Tobing,
Harun Kamil, Slamet Effendy Yusuf, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Harun Kamil, Sekretaris
Rapat: Sri Sumarwati Isfandiari. Acara: a. Penyerapan Asmas dalam rangka perubahan UUD
1945; b. dan lain-lain. Hadir 28 Orang, tidak hadir 20 Orang. Ibid.., mulai hlm. 367-418.

245