Page 303 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 303
Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
kewajiban mereka dari rakyat kecil, atau tidak akan
ada bayi yang lahir minta tunda atau tidak mau lahir
karena akan membebani atau akan dibebani utang 7
juta per-orang yang akan lahir. Terima kasih.
98
Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, sesudah diskusi
kemudian menarik beberapa catatan simpul dari seluruh masukan
yang ada sekaligus menutup rangkaian diskusi penyerapan
aspirasi di sesi ini.
98 Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf
Saudara-Saudara sekalian baik para tamu maupun anggota PAH-I.
Dari pemaparan yang tadi disampaikan kemudian dari jawaban permintaan klarifikasi dari
Bapak-Bapak anggota dan Ibu-Ibu anggota, maka kalau boleh kami akan memberikan catatan
mungkin agak sedikit berkesimpulan mengenai masukan yang datang dari Bank Indonesia,
Menteri Keuangan maupun Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
…
Kemudian, yang berkaitan dengan asas kekeluargaan saya kira Pak Syahril dan Pak Budiono
sama bahwa istilah ini selalu elastis dan sangat mungkin multi tafsir. Oleh karena itu, perlu
dijabarkan didalam Undang-Undang Dasar ini sendiri bukan di dalam undang-undang. Perlu
dijabarkan misalnya berkaitan dengan rumusan yang berkaitan dengan keadilan. Kemudian,
yang berkaitan dengan efisiensi, demokrasi ekonomi maupun tujuan daripada ekonomi
nasional. Itu sama pendiriannya.
Berbeda dengan Bapak Meneg Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berpendapat, bahwa
itu justru perlu dipertegas dalam arti di Pasal ini tetap tidak dilakukan perubahan itu saya
kira yang penting. Mengenai hal-hal lain saya kira kita bisa mencatat pendapat dari Menteri
Negara Koperasi yang berkaitan dengan Pasal 33 ayat (2) yang juga memasukkan rumusan
baru yang berkaitan dengan diatur, tetapi berbeda barangkali dengan yang rumusan yang
ada di dalam Badan Pekerja.
Kemudian, juga Pasal 33 ayat (3) itu juga dari Menteri Koperasi mengusulkan ada penyempurnaan
dan kemudian Pasal 33 ayat (4) saya kira ini adalah merupakan tambahan. Bukan. ini saya
kira masih seperti sebelumnya, tetapi di sini saya kira ada usaha dari Departemen Koperasi
untuk menegaskan, sedang sistem perekonomian kita yang seperti apa. Di sana disebutkan
tentang mengkaitkan antara demokrasi ekonomi dan pasar yang berkeadilan. Kemudian, hal
yang terpenting dari Departemen Koperasi adalah mengenai pelaku ekonomi. Mengenai
pelaku ekonomi ada beberapa pandangan dari sudut Pak Boediono maupun Pak Syahril
sebaiknya itu tidak perlu secara eksplisit dicantumkan di sini tetapi dari departemen, sorry
dari Menteri Negara Koperasi itu berpendapat itu perlu dicantumkan. Kemudian, saya kira
Pasal baru yang diusulkan yang saya kira redaksinya sudah kita terima semua.
Bapak-Bapak sekalian itulah saya kira catatan dan mungkin sedikit kesimpulan dan kalau ada
yang keliru mungkin bisa diluruskan, tetapi kalau tidak ada yang keliru saya kira pertemuan
ini sudah bisa kita akhiri dengan ucapan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya…
242
