Page 300 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

perekonomian. Yang namanya ekonomi pasti ada
suplay and demand. Untuk itu, pilihan kita seperti
yang saya sebutkan dalam rancangan ini, sudah.
Kata-kata demokrasi ekonomi, demokrasi
ekonomi juga bukan sistem tetapi juga dapat dua-
duanya yang kita pilih bukan sistemnya, tetapi
proses karena kita memilih demokrasi yang kita
pilih adalah ekonomi kerakyatan sebagai suatu
sistem. Lalu, kenapa kita mencantumkan ini latar
belakangnya ada karena amanat MPR sendiri ketika
membuat berbagai Ketetapan MPR untuk 2, 3 yang
terakhir ini ketika menyusun Tap MPR 1999 dan Tap
MPR No. VII Tahun 2001 secara tegas menjelaskan
sistem ekonomi yang diamanatkan itu ialah suatu
sistem ekonomi kerakyatan, di mana sistem
ekonomi itu berbasis dari kegiatan rakyat yang
memanfaatkan sumber daya alam secara optimal
berkesinambungan yang tadi kami sebutkan, yang
kami terjemahkan dengan alinea, Pasal, ayat yang
dinyatakan dikerjakan oleh semua untuk semua
di bawah pimpinan dan pengawasan anggota
masyarakat.
Pengertian “di bawah pimpinan anggota
masyarakat” ialah di bawah kontrol perwakilan
rakyat. Jadi, jangan diterjemahkan bahwa nanti
mentang-mentang dikontrol oleh rakyat atau di sini
disebut dilakukan pengawasan oleh masyarakat lalu
bikin lembaga baru khusus untuk melakukan itu,
tetapi ada sistem perwakilan kita sudah merupakan
pengawasan oleh anggota masyarakat.
Yang berikut Pak Affandi, sebetulnya justru
Pak Affandi sudah memberikan jawaban atas

239