Page 308 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

keseluruhannya. Juga sudah ada unsur dirgantara,
di sini. Dan di butir lima juga sudah ada unsur
environment atau lingkungan serta juga mengenai
keseimbangan kemajuan seluruh wilayah.

Pembicara: Tomy A. Legowo (CSIS)
…[k]emudian dalam rancangan perubahan
itu pada Pasal 33 ayat 1 disebutkan tentang usaha
bersama, kemudian kalau kita lihat pada [ayat] 4-nya
di situ disebutkan ada usaha perseorangan. Nah,
apakah kedua hal ini tidak saling bertentangan?
Saya tidak tahu bagaimana menjawab ini, tetapi
saya kira kita memerlukan kejelasan-kejelasan
yang pasti di dalam Undang-Undang Dasar yang
akan kita miliki ini. Karena kejelasan-kejelasan itu
memberikan kepada kita kepastian pemahaman,
kepastian pengertian dan kemudahan untuk
operasionalisasinya. Di satu hal, hal-hal seperti ini
yang terjadi selama kita menggunakan Undang-
Undang Dasar 1945 pada waktu yang lalu dan yang
harus kita hindarkan pada masa-masa yang akan
datang.
Kemudian juga kalau kita mengambil
contoh sistem perekonomian, sistem sosial, itu
juga harus dikaitkan dengan sistem pemerintahan
yang berlaku. Dan, saya kira dalam teks Undang-
Undang Dasar 1945 yang sudah diamendemen
ini, kami belum jelas benar mengenai sistem
pemerintahan yang akan diberlakukan di Indonesia.
Apakah kita akan menganut sistem pemerintahan

247