Page 307 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

intronya tadi, opsinya itu telah diperluas, kepada
bentuk-bentuk yang lainnya. Maka, barangkali perlu
kita kaji lagi apakah ini masih konsisten atau tidak.
Pencantuman badan usaha milik negara
dan usaha swasta, termasuk usaha perseorangan
di dalam butir empat, ini sudah sesuai di dalam
memberikan option ini lebih banyak kepada decision
makers, dalam proses pembangunan ekonomi
yang seperti kami kemukakan tadi dalam rangka
mengerahkan potensi yang sebesar-besarnya proses
pembangunan itu. Hanya saja di sini dikatakan pelaku
ekonomi, sementara pelaku ekonomi, kalau kita tahu
penegrtiannya itu meliputi dunia usaha dan bukan
hanya dunia usaha, melainkan juga rumah tangga
(household) dan juga pemerintah. Jadi, barangkali
yang dimaksudkan di sini dunia usaha, atau badan
usaha, barangkali, tetapi perlu dicek lebih lanjut,
kalau memang mau dirinci seperti itu, supaya betul-
betul jangan ada yang ketinggalan. Misalnya, hanya
menentukan beberapa, yang lainnya kalau sudah
sampai di dalam Undang-Undang Dasar tidak boleh,
ini barangkali yang perlu diganti.
Sementara di dalam butir-butir lainnya,
kami lihat sudah banyak peningkatan di sini, kalau
kami lihat, karena bukan hanya dikuasai lagi seperti
butir dua dan tiga, tetapi disertai dan atau diatur
jadi berarti options-nya apa, yang ikut serta di
dalamnya, siapa yang melakukan, mengimplemen,
atau me-manage usaha tersebut lebih terbuka,
sesuai dengan potensi yang ada di masyarakat
dan tentunya Pemerintah harus mengatur secara

246