Page 376 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

saya memang antara efisiensi dengan pemerataan
itu agak bertentangan, sehingga di sini ada implikasi
yang bisa bermacam-macam terhadap kata efisiensi
itu sendiri. Sehingga kami setuju bahwa dalam ayat
(1) ini kata efisiensi itu dihapuskan. Kemudian dan
juga kata demokrasi ekonomi, saya kira dengan
sendirinya akan tercermin dari norma-norma
yang diatur dalam bab ini. Sehingga kalau boleh
mengusulkan pada ayat (1) ini, “Perekonomian
disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama
secara berkelanjutan berdasarkan asas keadilan
untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”,
sehingga penegasan tentang asas keadilan dan
pemerataan itu ada pada ayat (1).
Kemudian pada ayat (2), kata-kata menguasai
“dalam menguasai hajat hidup orang banyak”
sungguhpun dapat dipertanyakan dari segi
kepantasan bahasa, kami mengusulkan agar kata
tersebut dipertahankan selama belum ditemukan
istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan
kebutuhan yang bersifat dhoruri, atau bersifat
elementer termasuk di dalamnya pada ayat (2) juga
kata “efisiensi” dalam rancangan tersebut kami
mengusulkan untuk dihilangkan, alasannya tetap
sama dengan pada ayat (1) tersebut, kami berpendapat
bahwa itu bertentangan dengan pemerataan. Dan
kami ulangi lagi bisa, interpretasinya bisa macam-
macam dan implikasinya bisa macam-macam.
Kemudian pada ayat (3), “Bumi, air dan
kekayaan dan seterusnya” saya kira secara substansial

315