Page 374 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
ini tambahan yang kami masukkan adalah untuk
butir ayat (2), ayat (3), dan ayat (5). “Cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan
diatur oleh negara”, sudah dikuasai dan diatur pun
kita masih belum bisa apa-apa-masih di bawah
telapaknya IMF dan IBRD, apalagi tidak diatur.
Oleh karena itu, “dikuasai” “diatur” dan
mungkin dikontrol ini. Kita melihat bahwa habisnya
sumber alam kita oleh karena apa? Misalnya
pertambangan itu sekarang generasi ke-3 sudah
128 kontrak yang habis diberikan kepada swasta,
listrik swasta itu, selalu kalah kita administrasi
diberikan kepada swasta. Devisa negara, tapi
izinnya diberikan oleh pemerintah tanpa dikontrol.
Akibatnya inilah, diharapkan tahun 2004 nanti black
out di pulau Jawa. Sekarang pun di Sumatera Selatan,
di Lampung sudah kurang listrik. Oleh karena itu,
mengenai ayat (2) “dikuasai dan diatur oleh negara”
itu kami merekomendasi kembali. Butir 3 “bumi, air,
dan dirgantara” tadi oleh rekan Pak Asnawi Latief
mengusulkan “tanah, air, dan dirgantara”.
Di dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 Pasal 3
disebutkan “Tanah, air, dan angkasa” itu TAP yang
baru dibuat kemarin, sehingga apabila di dalam
Undang Undang Dasar ini artinya bertentangan
dengan TAP yang sudah dikeluarkan lalu kira-
kira bagaimana ini nya. Oleh karena itu, kami
mengusulkan istilahnya tanah, air, dan angkasa.
Angkasa oleh karena demikian, dari permukaan bumi

313