Page 370 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

Yang ke tiga adalah ekonomi juga kita kaitkan
dengan kemanusian yang adil dan beradab. Jadi
bukan explotation de l’homme par l’homme dan yang
ke empat kalau bisa di kaitkan dengan persatuan
Indonesia yang berarti kita mewujudkan ekonomi
nasional. Jadi ekonomi nasional Pak ya, yang
mementingkan dan mengedepankan kepentingan
bangsanya dan bukan bangsa lain yang kita
pentingkan di sini. Namun kita tidak lepas dari
kerja sama Internasional. Dan yang terakhir harus
kita kaitkan juga dengan Ketuhanan Yang Maha
Esa agar ekonomi tidak semata-mata berorientasi
materialistis tapi juga ada spriritualnya itu yang
pertama.
Kemudian kalau kita kaitkan juga yang ke
dua yaitu kita harus kaitkan dengan faham negara
hukum yang di anut oleh Undang-Undang Dasar
1945, yaitu yang memuat empat unsur dari negara
hukum atau rechstate, khususnya adalah unsur
yang pertama yang menyangkut grondrechten atau
hak asasi manusia. Nah, ini pun kita khususkan
yang menyangkut hak asasi bidang ekonomi yang
di sebut dengan economische rechten di dalamnya
mengandung bentuk demokrasi materiil.
Jadi kalau kita menyangkut grondrechten
yang di bidang ekonomi ini menyangkut nanti
bentuk demokrasi materiel sesuai dengan materiel
rechstate atau social service state atau welfare state,
sebagai kebalikan dari itu adalah demokrasi formil
yaitu demokrasi bentuk, atau tipe negaranya adalah
formele rechstate jadi lawan dari pada materiel

309