Page 365 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

ekonomi atau PMA pelaku ekonomi. Mungkin kalau
mau ditambah, “serta badan-badan atau pihak-pihak
lain yang selanjutnya diatur oleh Undang-Undang”…
Kemudian ayat (5). Saya tidak ada komentar
apa-apa, kecuali mengenai hak ulayat yang
barangkali perlu kita diskusikan lebih dalam. Pasal
34, saya pikir juga tetap perlu kita cantumkan
sehingga ada kejelasan mengenai tanggung jawab
negara terhadap rakyat atau pun fakir miskin.

Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi)
…
Saya memang bukan Ekonom, karena itu
tadinya tidak engah tentang asas kekeluargaan
ini. Bahkan, saya menganggap sebagai joke saja,
karena dasarnya asas kekeluargaan, maka beberapa
keluarga memanfaatkan betul sistem perekonomian
kita ini. Tapi setelah saya lihat aspirasi masyarakat
dan sebagainya. Sebagaimana ada kawan-kawan
yang mempertahankan asas kekeluargaan dan
kecemburuan yang tinggi. Saya mendengar itu,
terus saya pikir barangkali mungkin posisinya
hampir seperti negara kesatuan. Waktu ada pihak-
pihak yang mulai berbicara tentang desentralisasi
agak dikaburkan dengan federal, kan luar biasa itu
yang membela. Karena itu asas kekeluargaan ini
barangkali kita harus tempatkan apa sebetulnya asal
muasal orang-orang tua kita itu mengambil istilah
ini.
Saya membaca penjelasannya, di sini
disebutkan begini, “Kemakmuran masyarakatlah

304