Page 377 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 377

Susanto Polamolo
            Elnino M. Husein Mohi
            PERDEBATAN PASAL 33
            DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

                  kami tetap mendukung meskipun kami juga
                  menyetujui ada, masih ada  perlu penyempurnaan
                  rumusan apabila ada pertimbangan-pertimbangan
                  lain.
                        Kemudian pada  ayat (4), saya sependapat
                  dengan beberapa, ada beberapa teman yang
                  berpendapat bahwa ayat (4) di drop  saja karena
                  menurut kami  urgensi  dari  klasifikasi  pelaku
                  ekonomi  pada  masa  sekarang  ini  memang  perlu
                  dipertanyakan karena banyak atau mungkin bisa
                  dikatakan sebagian besar usaha yang dilakukan di
                  Indonesia ini bersifat kerja sama atau ada aliansi
                  sehingga ayat (5), karena ayat (5) karena ini di drop
                  maka ayat (5) menjadi ayat (4).
                        Ayat (5) yang dalam rancangan ini yang
                  kami usulkan, substansinya kami sepakat bahwa
                  memang     penyusunan    dan    pengembangan
                  perekonomian   nasional  itu  harus   menjaga
                  kelestarian  lingkungan  hidup,  menghormati  Hak
                  Asasi Manusia, menjaga keseimbangan kemajuan
                  wilayah. Namun demikian kami juga sepakat dengan
                  beberapa pendapat teman-teman terdahulu yang
                  berkaitan  dengan  kata  “ulayat”.  Pertanyaannya,
                  apakah dengan menggunakan kata “ulayat” apakah
                  tidak  justru  dapat  mempertantangkan  dengan
                  kepentingan  pembangunan  nasional.  Kalau  kami
                  boleh mengusulkan maka kata “ulayat” itu diganti
                  dengan, kata “Hak Ulayat” itu diganti dengan “Hak
                  Masyarakat”, dalam pengertian masyarakat itu
                  tercakup masyarakat adat, dengan tercakupnya
                  masyarakat adat maka tercakup pula Hak Masyarakat
                  adat termasuk Hak Ulayat.



                                       316
   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382